Bupati Pidie Jaya Janji Lunasi Gaji PPPK Paruh Waktu pada 2026, Sentil ASN 'Siluman'
Foto : Istimewa | LIPUTAN GAMPONG NEWS
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, memastikan tunggakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya akan dibayarkan paling lambat sepanjang tahun 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Sibral saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya, Selasa (17/11/2026). Apel itu dihadiri para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pejabat administrator dan pengawas, serta jajaran ASN Pemkab Pidie Jaya.
Namun, di balik janji penyelesaian hak pegawai tersebut, Bupati juga melontarkan teguran keras terhadap aparatur yang dinilai tidak disiplin dan hanya menjadikan absensi sebagai formalitas.
Ia menyoroti praktik ASN yang datang ke kantor hanya untuk melakukan absensi pagi, kemudian meninggalkan tempat kerja tanpa menjalankan tugas, sebelum kembali menjelang waktu absensi pulang.
"Banyak ASN siluman yang hanya datang pagi untuk absen lalu menghilang entah ke mana. Kemudian datang lagi untuk absen pulang. Jika dicek, mereka tidak pernah ada di kantor untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya," tegas Sibral.
Menurutnya, kehadiran ASN tidak boleh sekadar diukur dari daftar absensi. Setiap aparatur harus menunjukkan tanggung jawab melalui kinerja nyata, kedisiplinan, dan pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sibral meminta seluruh OPD segera membenahi pola kerja dan tidak terjebak dalam rutinitas administratif tanpa target serta hasil yang jelas. Ia menegaskan, setiap perangkat daerah harus mampu membuktikan kontribusinya terhadap kemajuan daerah.
OPD Diminta Turun Tangani Dampak Bencana
Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak meremehkan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pidie Jaya.
Ia meminta setiap perangkat daerah turun langsung ke lokasi terdampak, mengidentifikasi persoalan, menyusun langkah penanganan, serta melaporkan perkembangan melalui koordinasi masing-masing asisten.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga diminta mengoptimalkan pemantauan melalui grup komunikasi kampung agar informasi dari gampong dan dusun dapat dihimpun dengan cepat dan segera ditindaklanjuti.
Menurut Sibral, penanganan bencana tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak menjadi bagian penting dari tanggung jawab pelayanan publik.
Jangan Hanya Jadi Penonton Daerah Lain Berprestasi
Bupati turut menyentil rendahnya daya saing daerah apabila dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota lain yang berhasil meraih penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.
Ia meminta capaian daerah lain dijadikan cambuk bagi seluruh OPD untuk berbenah, meningkatkan inovasi, dan menghasilkan prestasi yang terukur.
"Kita jangan hanya menjadi penonton ketika daerah lain tampil menerima penghargaan. Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Mari tingkatkan kinerja, perbaiki kekurangan, dan buktikan bahwa Pidie Jaya juga mampu berprestasi," ujarnya.
Ia menegaskan, setiap OPD memiliki tanggung jawab dan ruang pengabdian yang harus dimaksimalkan. Tidak boleh ada perangkat daerah yang sekadar bekerja menggugurkan kewajiban tanpa target dan capaian yang jelas.
Sibral juga mengingatkan ASN agar menjaga kekompakan, tidak membangun konflik antara pimpinan dan bawahan maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh aparatur diminta mengutamakan kepentingan publik serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Tegaskan Seleksi Jabatan Tanpa Mahar
Selain persoalan disiplin dan kinerja, Sibral menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, terutama dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Ia mempersilakan ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi jabatan secara terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bupati memastikan proses tersebut tidak dipungut biaya dan tidak boleh dicemari praktik jual beli jabatan. Ia bahkan mengingatkan agar tidak ada ASN yang menyerahkan uang kepada pihak mana pun dengan janji memperoleh posisi tertentu.
"Jangan pernah memberikan uang kepada siapa pun dengan iming-iming mendapatkan jabatan. Pengisian jabatan harus berjalan sesuai aturan, terbuka, dan bebas dari praktik transaksional," tegasnya.
Menutup arahannya, Sibral kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan tunggakan hak PPPK Paruh Waktu pada 2026.
Ia berharap seluruh ASN menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal pembenahan birokrasi dengan mengedepankan tanggung jawab, integritas, profesionalisme, dan prestasi.
Menurutnya, kemajuan Pidie Jaya tidak mungkin dicapai hanya melalui slogan dan rutinitas birokrasi. Dibutuhkan kerja nyata, kedisiplinan, serta komitmen seluruh aparatur untuk memastikan pemerintahan benar-benar hadir dan bekerja bagi kepentingan masyarakat. (*)






