20 Februari 2025
Opini

Bedah DPA SKPK: Kunci Rasionalisasi Anggaran Pidie Jaya

Foto : Fauzi M Daud, S.Fil, Kader HMI Aceh | LIPUTAN GAMPONG NEWS

OPINI - Defisit anggaran Pidie Jaya bukan sekadar masalah angka, tetapi indikasi nyata dari buruknya tata kelola keuangan daerah. Salah satu penyebab utama adalah pemborosan yang terus terjadi akibat penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. Banyak program yang dibiayai menggunakan anggaran daerah justru lebih fokus pada acara seremonial ketimbang pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan-kegiatan seremonial ini, yang sering kali hanya untuk kepentingan citra politik, terus menguras anggaran tanpa ada dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Acara seremonial ini bukan hanya memboroskan anggaran, tetapi juga menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan penampilan daripada masalah mendasar yang dihadapi rakyat. Di tengah defisit anggaran yang semakin dalam, dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, sektor pendidikan, dan kesehatan, justru diboroskan untuk kegiatan yang tidak membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Ini jelas mencerminkan kegagalan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang seharusnya lebih diprioritaskan pada kebutuhan dasar rakyat.

Pemerintah daerah Pidie Jaya perlu segera melakukan rasionalisasi anggaran dengan membedah DPA (Daftar Pembelanjaan Anggaran) dari setiap SKPK/instansi. Anggaran harus dialokasikan pada program-program yang benar-benar relevan dan membawa dampak positif. Setiap SKPK harus diminta untuk menjelaskan secara detail dan transparan penggunaan anggarannya. Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat harus dipotong atau bahkan dihapuskan. Langkah ini krusial untuk menanggulangi defisit anggaran yang sudah mengkhawatirkan.

Rasionalisasi anggaran bukan sekadar pemotongan belanja, tetapi juga penataan ulang prioritas. Anggaran yang saat ini banyak tersedot untuk seremonial harus dialihkan untuk mendanai proyek yang berdampak langsung, seperti pembangunan infrastruktur dasar yang sudah lama tertunda, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program yang dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan kegiatan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pengelolaan anggaran di setiap SKPK harus diawasi dengan lebih ketat. Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran telah menciptakan celah bagi penyalahgunaan dana, yang semakin memperburuk kondisi keuangan daerah. Kebocoran anggaran yang terjadi selama ini harus dihentikan, dan setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara tepat guna.

Bahkan, evaluasi anggaran harus menjadi bagian dari budaya kerja di pemerintahan daerah. Evaluasi secara rutin terhadap setiap belanja daerah akan meminimalisir penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Banyak anggaran yang terbuang sia-sia karena perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak adanya evaluasi yang menyeluruh. Ke depannya, perencanaan anggaran harus lebih berbasis data dan analisis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi target atau kepentingan jangka pendek.

Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pengawasan dan evaluasi anggaran. Dengan sistem informasi yang lebih terbuka, masyarakat bisa lebih mudah mengakses dan memantau penggunaan anggaran daerah. Ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanpa adanya kontrol dari masyarakat, kebocoran anggaran akan terus berlanjut dan defisit anggaran akan semakin besar.

Jika langkah-langkah ini tidak segera diterapkan, Pidie Jaya akan terus terjebak dalam lingkaran defisit anggaran yang tak kunjung selesai. Pemerintahan berikutnya dibawah kendali Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 harus tegas dalam mengambil tindakan, mengingat kondisi keuangan daerah yang semakin terpuruk. Rasionalisasi anggaran, pengawasan ketat, dan transparansi adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk menghindari kehancuran ekonomi daerah yang semakin parah. Pidie Jaya tidak bisa lagi menunda-nunda, karena setiap hari yang terlewat hanya semakin menambah beban defisit anggaran yang sudah sulit ditangani. 

Oleh : Fauzi M Daud, S,Fil
Alumnus IAIN Ar-Raniry - Kader HMI Aceh