Wabup Pidie Al Zaizi : Musrenbang Merupakan Proses Perencanaan Partisipatif Yang Dimulai Dari Gampong
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Wakil Bupati Pidie, Al Zaizi Umar didampingi oleh Sekda, Drs. Samsul Azhar, Kabid Program dan Perencanaan Bappeda Aceh, Muhammad Ikhsan, S.T., M.Eng., serta Kepala Bappeda Pidie, H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si., membuka acara Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Kick Off Meeting penyusunan RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029, di Oproom Setdakab setempat, Kamis (20/03/2025).
Wakil Bupati Pidie Al Zaizi Umar menyampaikan, bahwa forum ini merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang di mulai dari tingkat gampong, kecamatan, kabupaten, provinsi serta tingkat nasional, yang nantinya dilaksanakan pada bulan April 2025.
Selanjutnya dalam arahannya wabup menambahkan penetapan visi pembangunan daerah merupakan langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah. Rumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie didasarkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kondisi daerah.
Lebih lanjut Wabup mengatakan, karena pembangunan Kabupaten Pidie adalah bagian dari pembangunan nasional dan Aceh, maka perumusan visi Kabupaten Pidie juga harus mempedomani Visi nasional dan pemerintahan Aceh.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, rumusan Visi RPJPD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2045 adalah "Pidie Islami, Berakhlakul Karimah, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".
Berdasarkan Visi di atas kira telah menetapkan Visi RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029, adalah "Terwujudnya masyarakat pidie yang islami, adil, maju, sejahtera dan berkelanjutan". Yang meneguhkan semangat membangun Pidie lima tahun kedepan dengan 10 Misi Program Prioritas kegiatan "TAPUGA Pidie".
Al Zaizi berharap pelaksanaan musrenbang dan kick off meeting RPJMD Kabupaten Pidie ini dapat berjalan lancar serta menghasilkan keputusan terbaik demi memajukan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pidie.
Wabup Al Zaizi juga berharap semoga dengan terlaksananya forum ini dapat terus memperbaiki kompleksitas permasalahan pembangunan daerah.
Sementara itu sebelumnya, Kepala Bappeda Pidie, H. Isnaini Ibrahim, selaku Ketua Panpel, menyampaikan laporannya berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029.
H. Isnaini Ibrahim mengatakan, bahwa Kegiatan ini dilaksanakan antara lain dengan mempedomani UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Disebutkannya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2026 telah melalui proses dan tahapan yang panjang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
"Kita telah melaksanakan proses tahapan Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang gampong, kecamatan dan pada yang berbahagia ini kita melaksanakan Musrenbang kabupaten", ungkap Ketua Panpel.
Dijelaskan juga, bahwa forum ini direncanakan dilaksanakan selama satu hari, yang dibagi dalam beberapa Sesi, dimana pada Sesi awal diisi dengan acara pembukaan yang didalamnya meliputi sambutan, arahan dan bimbingan dari Wakil Bupati Pidie.
Sesi kedua akan diisi dengan presentasi Kepala Bappeda Aceh atau yang mewakili, kemudian Presentasi Kepala Bappeda Kabupaten Pidie dan Presentasi Tim Tenaga Ahli RPJMD. Untuk Sesi terakhir diisi dengan tanya jawab serta sumbang pemikiran dari seluruh Stakeholders.
"Adapun jumlah peserta yang diundang lebih kurang sebanyak 300 orang, terdiri dari berbagai unsur, antara lain para Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas, para Camat beserta tokoh masyarakat kecamatan, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Vertikal, Organisasi Profesi, Dunia Usaha, Ormas, dan Penyandang Disabilitas", demikian laporan Ketua Panpel, H. Isnaini Ibrahim pada kegiatan tersebut.(As)