18 November 2026
Daerah

Tanggap Darurat Berakhir, Pidie Jaya Masuki Masa Transisi Pemulihan Banjir Susulan.

Foto : Rakor evaluasi dan penetapan status tanggap darurat bencana menjadi masa transisi bencana di daerah Kabupaten Pidie Jaya | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana banjir susulan selama 14 hari pada Selasa, 17 November 2026. Terhitung mulai Rabu, 18 November hingga 31 Desember 2026, daerah tersebut memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan selama 44 hari.

Status tersebut tidak baku, penurunan status dari Tanggap Darurat ke Transisi Darurat ke Pemulihan bersifat dinamis dan dapat diubah kembali sewaktu-waktu sesuai kondisi lapangan. 

Peralihan status tersebut diputuskan oleh Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi MA, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Cot Trieng, Kantor Bupati setempat, Selasa (17/11) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya, Munawar Ibrahim, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berakhirnya masa tanggap darurat pada 17 November 2026. Penetapan status baru itu didasarkan pada hasil evaluasi serta perkembangan kondisi terkini di lapangan.

Selama masa transisi, pemerintah daerah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, perbaikan infrastruktur, penanganan logistik, pembersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Pidie Jaya terus mempercepat pemulihan infrastruktur melalui koordinasi dengan balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah program yang tengah berjalan meliputi pengendalian banjir di Sungai Krueng Meureudu dan Krueng Ulim-Jeulanga, pembangunan 110 unit hunian tetap (huntap) di Pohroh, Meureudu, pembangunan Jembatan Krueng Meureudu dan jembatan gantung Geunteng, penanganan longsoran, serta pembangunan sarana air bersih.

Munawar menegaskan bahwa perubahan status dari tanggap darurat menjadi masa transisi bukan berarti penanganan bencana telah selesai. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), camat, TNI-Polri, relawan, serta instansi terkait diminta tetap bersinergi dan berkoordinasi untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

Pelaksanaan masa transisi tersebut juga akan dievaluasi secara berkala. Status ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan kembali sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Pemkab Pidie Jaya berharap masa transisi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus mempersiapkan daerah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi.
Di tengah upaya pemulihan pascabencana, Pemkab Pidie Jaya juga memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Langkah tersebut sebelumnya telah ditegaskan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, melalui Surat Edaran Nomor 300.2/1041 tertanggal 12 November 2026.

Dalam surat edaran tersebut, seluruh camat dan keuchik diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sepanjang 2026, mulai dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga cuaca ekstrem.

Instruksi siaga penuh tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Pidie Jaya masih berada dalam tahap pemulihan pascabencana. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat gampong perlu terus ditingkatkan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan. (*)