Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan Memanas, Auditor Dicecar soal Data Pembayaran 279 Kapal
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Persidangan perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan berlangsung hingga malam hari di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (16/11/2026). Sidang yang menghadirkan enam orang saksi, termasuk dua auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka, diwarnai pemeriksaan intensif terhadap hasil audit penghitungan potensi kerugian negara. Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah data pembayaran jasa pemanduan kapal yang menjadi bagian dari materi dakwaan.
Keenam saksi tersebut terdiri atas dua auditor KAP Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait. Empat saksi lainnya yakni Jonedi Ramli, mantan General Manager (GM) PT Pelindo, Masninda dari Pelindo, serta Siswati dan Ade dari KSOP.
Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan turut mencermati keterangan para saksi dengan mencocokkan data kapal yang diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran jasa pemanduan. Pemeriksaan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Adapun empat terdakwa dalam kasus ini masing-masing Wisnu Handoko, Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023; Sapril Heston Simanjuntak (SHS), pejabat pada 2024; Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA); serta Rivolino, Kepala KSOP Belawan periode 2023–2024.
Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Rivolino, Dr. Hepy Laia, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini berfokus pada keterangan auditor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terutama terkait pencocokan data kapal dengan bukti pembayaran dari PT Pelindo. Menurut Hepy, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dokumen pembayaran yang diperlihatkan, kapal-kapal yang didakwakan kepada kliennya telah menyelesaikan kewajiban pembayaran jasa pemanduan.
"Dari fakta tadi, bukti bayar menunjukkan bahwa semua kapal yang telah didakwakan kepada klien kami Rivolino sudah dibayar. Ada beberapa yang menurut jaksa belum bayar, itu adalah labuh, karena labuh memang tidak bayar," ujar Hepy. Ia kemudian mempertanyakan kecermatan auditor dalam melakukan pemeriksaan serta memastikan keakuratan data yang digunakan untuk menghitung potensi kerugian negara.
Hepy menegaskan, dari total 279 kapal yang didakwakan kepada Rivolino, seluruh kewajiban pembayaran jasa pemanduannya telah diselesaikan. Sementara itu, komponen yang disebut belum dibayar oleh JPU, menurutnya, merupakan biaya labuh yang memiliki ketentuan berbeda. "Ini sudah jelas, semuanya sudah bayar. Dari 279 yang didakwakan kepada Rivolino sudah dibayar. Yang menurut jaksa belum bayar itu labuh, dan memang labuh itu tidak bayar," tegasnya.
Ia juga menilai auditor tidak melakukan verifikasi secara cermat dan tidak mengonfirmasi data pembayaran secara memadai kepada pihak Pelindo sebelum menyusun hasil pepenghitungan. "Ini menunjukkan bahwa auditor dalam hal ini tidak cermat, tidak teliti dan tidak konfirmasi secara jelas kepada Pelindo terhadap dakwaan jaksa," tambahnya.
Di sisi lain, Hepy mengapresiasi majelis hakim yang dinilainya telah mengungkap persoalan tersebut melalui pencocokan langsung antara data pembayaran Pelindo dan dokumen yang disampaikan JPU.
"Kami optimistis bahwa apa yang didakwakan jaksa ini sangat keliru dalam menuduhkan klien kami," pungkasnya.
Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi auditor tersebut dijadwalkan kembali berlangsung pada Rabu dan Jumat mendatang.
(Adel)






