17 November 2026
Sumut

RJ Gagal Total, GRPK Desak Polsek Barus Jahe Naikkan Perkara ke Tahap Penyidikan

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -  Upaya penyelesaian melalui jalur Restorative Justice (RJ) terkait dugaan fitnah dan pengusiran sepihak di Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Tanah Karo, berakhir gagal total. Pertemuan yang digelar di Mapolsek Barus Jahe, Polres Tanah Karo, pada Senin (16/11/2026) tersebut dihadiri pelapor Doni Stara, tiga orang terlapor, serta tim Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK).

Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Kapolsek dibantu Kanit Reskrim, terungkap bahwa dua Kepala Desa — Desa Sugihen dan Desa Melas — turut terlibat dalam tindakan pengusiran terhadap Doni Stara. Pengusiran itu diduga didasari tuduhan pencurian yang hingga saat ini tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum.

Kanit Reskrim telah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bermusyawarah guna mencari jalan damai. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa pun — upaya mediasi menemui jalan buntu.

3 Terlapor Akui Perbuatan, Momen penting terungkap dalam forum tersebut ketika ketiga terlapor satu per satu mengakui perbuatannya secara langsung di hadapan penyidik. Pengakuan ini menjadi dasar hukum yang memperkuat posisi perkara ini untuk segera dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kepala Divisi Hukum GRPK, Indra SBW, S.H., menegaskan bahwa dengan adanya pengakuan tersebut serta gagalnya upaya perdamaian, tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk menunda proses hukum.

"Fakta hukum sudah sangat terang benderang. Para terlapor telah mengakui perbuatannya sendiri. Maka, kami mendesak Polsek Barus Jahe segera menaikkan status perkara ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," tegas Indra SBW, S.H.

Perkara ini diduga kuat melanggar Pasal 433 KUHP jo. Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Indra menegaskan unsur pidana telah terpenuhi secara formil maupun materiil.

Hukum Tidak Boleh Tumpul, GRPK meminta kepolisian bersikap objektif dan tidak pandang bulu, sekalipun pihak yang terlibat adalah oknum perangkat desa.

"Jangan sampai hukum terkesan tumpul ketika berhadapan dengan oknum perangkat desa atau kelompok tertentu. Kami muhi Polsek Barus Jahe segera menetapkan tersangka dan melimpahkan berkas perkara ini hingga ke meja hijau," tambah Indra.

Sementara itu, Ketua Umum GRPK, Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek Barus Jahe dan jajaran yang telah memfasilitasi pertemuan dengan profesional dan terbuka. GRPK juga menyatakan akan terus mengawal ketat proses hukum ini hingga tuntas.

Pelapor Doni Stara menegaskan: upaya damai sudah diupayakan namun tidak berhasil, sehingga ia memohon agar proses hukum tetap berjalan hingga ke persidangan demi terciptanya kepastian hukum yang adil. (Adel)