LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Bantuan sapi meugang dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk korban banjir di Aceh Timur justru menuai sorotan tajam. Alih-alih disambut syukur tanpa catatan, kualitas hewan kurban tersebut dipertanyakan. Aktivis peduli sosial Aceh Timur, Zulkifli Aneuk Syuhada, menyebut kondisi sapi yang disalurkan kepada masyarakat jauh dari kata layak.

“Ini bantuan presiden atau program Peu Pijuet Lumo Tumbon?” sindir Zulkifli, Selasa (17/2), dengan nada getir. Ia menilai sebagian sapi yang dibagikan tampak kurus dan tidak proporsional. Dalam bahasa Aceh, kata dia, kondisi itu disebut lumo pijuet, istilah yang merujuk pada sapi kerdil atau stunting. “Masa bantuan dari presiden sapinya stunting?” tanya Zulkifli.

Menurut Zulkifli, bantuan yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap korban banjir justru terkesan asal jadi. Ia mengaku menerima sejumlah foto dan laporan dari warga yang memperlihatkan sapi bertubuh kecil dengan bobot diduga jauh di bawah standar hewan meugang pada umumnya. “Kalau memang ini bantuan presiden, mestinya kualitasnya juga mencerminkan marwah negara,” tegasnya.

Tak hanya soal kualitas, skema pembagiannya pun ikut dipertanyakan. Zulkifli menyebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengalokasikan dua ekor sapi untuk desa berpenduduk sekitar 600 kepala keluarga (KK), serta satu ekor sapi untuk 300 KK per gampong. Dengan hitungan sederhana, ia menilai pembagian itu sangat minim dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak banjir.

“Bayangkan, 600 KK hanya dua ekor sapi. Itu dagingnya berapa kilo per keluarga? Jangan sampai bantuan ini lebih banyak jadi seremoni ketimbang solusi,” ujarnya. Ia meminta transparansi terkait proses pengadaan, standar berat sapi, hingga mekanisme distribusi daging kepada warga. Menurutnya, publik berhak tahu apakah ada pengawasan ketat atau sekadar formalitas menjelang Ramadhan.

Zulkifli mendesak agar pihak terkait segera memberi klarifikasi terbuka agar polemik ini tidak berkembang liar. “Kami tidak menolak bantuan, tapi kami menolak bantuan yang terkesan tak bermutu. Korban banjir butuh empati yang serius, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya. Kini, publik menunggu jawaban: apakah ini murni kelalaian teknis, atau ada yang luput dalam pengawasan distribusi bantuan negara? (**)