LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ratusan tenaga honorer dan non-ASN di Kabupaten Pidie Jaya menggelar aksi damai menolak penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan pada Maret 2026. Mereka menilai kebijakan ini merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan penuh dedikasi.

Koordinator aksi, Muhammad Nasir, Senin (10/3) menyatakan bahwa mereka menuntut Pemerintah Daerah Pidie Jaya untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Pusat. Para peserta aksi meminta agar proses pengangkatan PPPK tetap berjalan sesuai jadwal tanpa penundaan yang berpotensi memperburuk kondisi tenaga honorer.

Selain itu, mereka juga mendesak adanya transparansi dalam mekanisme pengangkatan PPPK guna menghindari diskriminasi atau ketidakadilan bagi tenaga honorer dan non-ASN yang telah memenuhi syarat. Peserta aksi menilai, ketidakpastian dalam proses ini justru semakin membebani mereka yang selama ini menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga menolak wacana penghapusan tenaga honorer tanpa solusi yang jelas. Mereka meminta pemerintah untuk mempercepat penyelesaian status tenaga honorer dan non-ASN sesuai dengan janji reformasi birokrasi yang telah disampaikan sebelumnya.

Mereka juga meminta DPRK dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk lebih aktif memperjuangkan nasib tenaga honorer, serta memastikan bahwa pengangkatan PPPK berjalan sesuai rencana tanpa hambatan. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap tenaga honorer juga menjadi salah satu tuntutan utama mereka.

Aksi damai ini diikuti oleh tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang tergabung dalam PPPK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024. Mereka berjanji akan terus mengawal tuntutan ini hingga pemerintah memberikan kepastian dan memenuhi hak-hak mereka. (**)