LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Enam bulan sudah H. Sibral Malasyi memimpin Kabupaten Pidie Jaya, namun denyut birokrasi belum juga beranjak dari posisi sementara. Sejumlah dinas strategis masih dipimpin Pelaksana Tugas (PLT), dan hingga kini, belum satu pun pejabat definitif dilantik. Ketidakpastian ini menciptakan kegaduhan kecil tapi intens, bukan di ruang rapat atau kantor pemerintahan, melainkan di warung-warung kopi (warkop) yang tersebar dari Meureudu hingga Trienggadeng.

"Ini sudah terlalu lama. Jabatan penting masih kosong secara definitif. Pemerintahan seperti ini sulit mengambil keputusan besar," ujar seorang ASN di sebuah warkop, dengan nada kecewa namun enggan disebut namanya.

Obrolan serupa menggema di berbagai sudut warkop. Para aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, bahkan para mantan tim sukses mulai ramai memperbincangkan siapa yang akan dilantik, kapan, dan kenapa belum juga dilakukan. Aroma manuver politik pun mulai tercium, meski samar, dibalik cangkir kopi dan asap rokok.

"Yang terjadi sekarang bukan hanya kekosongan jabatan, tapi juga ketidakpastian arah. Orang-orang mulai melobi, cari posisi, bisik-bisik ke tim sukses," ungkap seorang pejabat eselon III yang kini juga masih menjabat sebagai PLT.

Di tengah ketiadaan pejabat definitif, ritme kerja birokrasi dinilai pincang. Para PLT, meski menjalankan tugas administratif, tak punya otoritas penuh untuk mengambil keputusan strategis. Hal ini berpotensi menghambat pelayanan publik dan membuat agenda pembangunan tak bergerak maksimal.

Kondisi ini memunculkan harapan agar rotasi dan pelantikan pejabat dilakukan secepatnya dengan mekanisme yang transparan dan berbasis meritokrasi. "Pidie Jaya butuh stabilitas. Jangan sampai jabatan jadi permainan politik. Yang dibutuhkan adalah kompetensi, bukan kedekatan," tegas seorang tokoh muda dari Kecamatan Trienggadeng.

Sampai berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengenai jadwal pasti pelantikan atau rotasi pejabat. Namun yang jelas, selama ruang-ruang pemerintahan belum diisi secara sah dan penuh, warkop akan tetap menjadi panggung utama tempat rakyat memperdebatkan nasib birokrasi mereka, dengan secangkir kopi dan opini yang kian panas. (**)