LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Menteri Agama Nasaruddin Umar melontarkan kritik tajam kepada para rektor perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang kerap melakukan perjalanan dinas tanpa dampak signifikan. Dalam Rapat Kerja Nasional Kemenag di Bogor, Jumat (15/11/2024), Nasaruddin menyoroti banyaknya seminar nasional yang dihadiri para rektor setiap minggu dengan biaya negara.

"Setiap minggu ada seminar nasional. Uang habis untuk terbang ke sana-kemari, hanya menjadi pendengar, bahkan tidur di seminar. Saya sering menyaksikan," ujarnya.

Nasaruddin menekankan bahwa teknologi seperti telekonferensi sudah cukup untuk berbagi ilmu tanpa perlu menghamburkan anggaran. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemotongan 50% anggaran perjalanan dinas.

"Kasihan uang Kementerian Agama, seharusnya digunakan untuk membantu kaum fakir, duafa, dan memperbaiki pendidikan. Bukan untuk perjalanan dinas yang tidak perlu," tegas Nasaruddin.

Rektor IAIN Langsa Disorot

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Langsa, H.A. Muthallib Ibrahim, mendukung langkah Nasaruddin. Ia mengkritik Rektor IAIN Langsa, Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, yang menurutnya jarang berada di kampus sejak dilantik pada Juni 2023.

“Rektor IAIN Langsa lebih sering di luar kota. Akibatnya, kampus tidak terkontrol, hingga mahasiswa turun ke jalan tiga kali dalam sebulan, menuntut pencopotan Dekan FUAD, Dr. Mawardi Siregar,” ujar Muthallib di Medan, Jumat (15/11/2024).

Protes mahasiswa akhirnya mendorong rektor mencopot Mawardi Siregar. Namun, Muthallib menilai masalahnya belum selesai. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) memeriksa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rektor. “Rektor IAIN Langsa diduga sering 'healing' ke luar kota, seperti pekan lalu ke Palopo, Sulawesi Selatan,” katanya.

Sebagai mantan Wakil Ketua PWI Aceh, Muthallib menilai APH harus serius menindak dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas di IAIN Langsa. "Kami desak APH segera turun tangan dan periksa SPPD Rektor IAIN Langsa," tutupnya.

Sikap tegas Menteri Agama dan dukungan dari masyarakat menjadi sinyal kuat bagi pejabat Kemenag untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran negara. (**)