LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -
Meski banjir bandang telah lama surut, dampak yang ditinggalkannya masih nyata di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Sekitar 20 gampong hingga kini masih bergulat dengan lumpur tebal yang menutup rumah warga, jalan lingkungan, serta fasilitas umum, ruang-ruang yang menjadi nadi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Persoalan paling mendesak adalah drainase yang belum kembali berfungsi normal. Endapan lumpur dan tumpukan sampah masih menyumbat saluran air di banyak titik. Akibatnya, setiap hujan turun, genangan kembali muncul dan perlahan merayap masuk ke rumah warga. Gampong Meunasah Balek, Lhoknga, Beurawang, Blang Awe, Manyang Cut, Blang Cut, Meunasah Raya, Dayah Kruet, Dayah Usen, Pante Beureune, hingga Meunasah Mancang menjadi saksi bagaimana banjir seolah berulang dalam skala lebih kecil, namun dengan kelelahan yang sama.
Di tengah kondisi tersebut, warga mulai mempertanyakan arah dan fokus penanganan pascabencana. Anwar, warga Pidie Jaya, menilai upaya pemulihan belum dilakukan secara tuntas dan terarah. Menurutnya, alat berat memang terlihat bekerja, namun sering berpindah lokasi sebelum satu titik benar-benar bersih. “Hari ini jalan dibersihkan, besok alat berat sudah dipindahkan. Hasilnya belum bisa dirasakan maksimal,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten memiliki skema prioritas yang jelas. Pembersihan permukiman warga, jalan lingkungan, serta fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah dinilai harus menjadi fokus utama. Sementara penanganan daerah aliran sungai semestinya dikoordinasikan dengan instansi berwenang seperti Balai Wilayah Sungai (BWS). “Kalau pembagian tugas jelas, pemulihan pasti lebih cepat,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Marwani, warga Pidie Jaya lainnya. Ia mengkritisi manajemen kebencanaan yang menurutnya masih perlu evaluasi serius. Setelah lebih dari satu bulan berlalu, banyak warga belum bisa kembali ke rumah karena lumpur belum terangkat sepenuhnya. “Kami paham ini pekerjaan besar, tapi warga butuh kepastian untuk mulai menata hidup kembali,” tuturnya.
Muhammad, warga Kecamatan Meureudu, juga mengeluhkan kondisi jalan utama di gampongnya yang masih tergenang air. Jalan yang belum tembus dan parit yang tersumbat membuat aliran air terhambat. Ia berharap adanya tambahan alat berat dan truk pengangkut lumpur agar persoalan tidak berlarut-larut dan genangan tidak kembali muncul setiap hujan turun.
Menjawab kondisi tersebut, solusi konkret yang mendesak dilakukan adalah penanganan terpadu dan terfokus dengan menetapkan zona prioritas pembersihan berbasis tingkat keparahan dampak. Alat berat harus difokuskan hingga satu lokasi benar-benar bersih sebelum dipindahkan ke titik lain, disertai pengerukan total drainase dan pembukaan jalur air yang tersumbat. Pemerintah daerah juga perlu menambah armada truk pengangkut lumpur, melibatkan TNI/Polri serta gotong royong warga secara terorganisir, dan membuka posko komunikasi agar masyarakat mengetahui progres pemulihan secara transparan. Koordinasi lintas instansi, khususnya dengan BWS untuk penanganan sungai dan saluran besar, menjadi kunci agar pemulihan tidak berjalan parsial.
Hasil penelusuran awak media melalui perbincangan dengan berbagai kalangan, mulai dari ASN, petani, nelayan, hingga buruh bangunan menggambarkan harapan yang sama. Di tengah kehilangan rumah, rusaknya mata pencaharian, dan terkikisnya rasa aman, warga berharap kehadiran pemerintah tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi diwujudkan melalui komunikasi terbuka, langkah terukur, dan kebijakan yang konsisten.
Bagi masyarakat Pidie Jaya, pemulihan pasca banjir bukan semata soal membersihkan lumpur. Ini adalah tentang membangun kembali kepercayaan dan rasa aman. Selama drainase belum berfungsi optimal dan kepastian waktu pemulihan belum jelas, hujan akan terus menjadi sumber kecemasan. Di titik inilah ujian sesungguhnya bagi pemerintah daerah untuk memastikan lumpur benar-benar terangkat, pemulihan berjalan tuntas, dan harapan warga kembali mengalir sebagaimana mestinya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah perlu segera menerapkan pola penanganan terpadu dengan menetapkan zona prioritas pembersihan berbasis permukiman terdampak terparah, disertai target waktu yang jelas dan terukur. Penempatan alat berat harus difokuskan hingga satu lokasi benar-benar bersih sebelum dipindahkan, dibarengi pengerukan total drainase dan pembukaan jalur air yang tersumbat. Pemerintah juga perlu menambah armada truk pengangkut lumpur, melibatkan TNI/Polri serta gotong royong warga secara terorganisir, serta evaluasi harian agar masyarakat mengetahui progres pemulihan. Dengan kerja terfokus, transparan, dan terkoordinasi lintas instansi, termasuk BWS untuk sungai dan saluran besar pemulihan Pidie Jaya tidak hanya bisa dipercepat, tetapi juga mencegah banjir berulang setiap kali hujan turun. (**)
