LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Namun, di balik pencapaian prestisius ini, Pemkab Pidie Jaya dilaporkan mengalami defisit anggaran pada tahun 2023 senilai Rp 77,5 Milyar. 

Zikrillah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Public Transparency (LSM - PuTra) menyatakan bahwa masyarakat ragu terhadap perolehan predikat WTP 10 kali berturut-turut, buktinya kita mengalami defisit senilai Rp 77,5 Milyar sampai akhir tahun 2023 menurut sumber pemeriksaan LPHK BPK Aceh tahun 2024.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat keuangan daerah. Predikat WTP yang seharusnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Namun defisit anggaran yang terjadi bertolak belakang dengan penilaian tersebut.

"Ini memang aneh. Setiap tahun Pemkab Pidie Jaya mendapatkan predikat WTP, tapi daerah justru terlilit hutang hingga 77,5 Milyar. 
"Ini perlu dipertanyakan jangan-jangan ada korupsi berjamaah sehingga kabupaten mengalami defisit yang begitu besar, sebut Zikri. 

Defisit anggaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perencanaan anggaran yang tidak realistis, belanja daerah yang tidak terkendali, atau pendapatan yang tidak sesuai target. Meski demikian, predikat WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan Pemkab Pidie Jaya telah memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan.

Diduga, defisit anggaran terjadi karena pendapatan daerah tidak sesuai dengan penggunaan anggaran, artinya pendapatan daerah rendah sementara kebutuhan penggunaan anggaran sangat tinggi. Selain faktor tersebut faktor adanya praktik korupsi juga dapat berdampak terjadinya defisit keuangan daerah. 

Kondisi keuangan Kabupaten Pidie Jaya yang mengalami defisit hingga 77,5 Milyar sangat berbahaya dan dapat berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat, ujarnya. 

Risiko utama dari defisit anggaran adalah potensi meningkatnya utang kabupaten setiap tahun dengan pihak ketiga serta ketidakstabilan ekonomi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Apalagi defisit anggaran yang sangat besar terjadi pada RSUD Pidie Jaya, ini dapat berdampak pada pelayanan medis, peralatan kesehatan dan kebutuhan farmasi. 

Untuk itu kami mendesak Pj. Bupati Pidie Jaya agar segera mengatasi masalah ini, supaya defisit anggaran tidak meningkat untuk tahun berikutnya. 

Selain mendesak Pj. Bupati Pidie Jaya untuk menangani masalah defisit anggaran yang begitu besar, LSM PuTra juga mendesak aparat penegak hukum dapat melakukan investigasi menyeluruh terhadap faktor terjadinya defisit anggaran yang begitu besar di kabupaten Pidie Jaya. (**)