OLEH : TEUKU ADRON

Salah sorang Diaspora di Amerika asal Trienggadeng, Pidie Jaya-Aceh

OPINI - Di banyak negara termasuk daerah yang terus berkembang, kehadiran putra-putri terbaik yang pulang dari perantauan disambut sebagai energi baru bagi pembangunan.

Namun di Aceh, kenyataan sering berjalan sebaliknya. Talenta yang seharusnya menjadi kekuatan justru kerap dipandang sebagai ancaman.

Aceh tidak kekurangan sumber daya manusia berkualitas meskipun sejak masa kerajaan lampau. Dalam beberapa dekade terakhir, daerah ini telah melahirkan banyak ahli perang, ulama, pedagang, akademisi, profesional, peneliti, dan teknokrat yang menempuh pendidikan tinggi di berbagai negara.

Mereka kembali dengan bekal ilmu pengetahuan, jaringan internasional, serta pengalaman yang tidak sedikit nilainya. Akan tetapi, ketika pulang ke kampung halaman, banyak di antara mereka justru menemukan pintu yang tertutup rapat.

Bukan karena mereka tidak mampu. Bukan pula karena daerah ini tidak membutuhkan gagasan baru. Masalahnya terletak pada cara sebagian elite memandang kompetensi. Dalam iklim politik dan birokrasi yang masih kuat dipengaruhi kepentingan kekuasaan, orang-orang cerdas sering kali dianggap sebagai pesaing, bukan sebagai mitra. Kemampuan mereka dinilai berpotensi menggeser pengaruh yang telah mapan.

Akibatnya, sebuah ironi terus berulang. Aceh menginvestasikan waktu, biaya, dan harapan untuk melahirkan generasi unggul, tetapi ketika mereka siap mengabdi, ruang untuk berkontribusi justru sangat terbatas. Talenta yang seharusnya menjadi mesin perubahan akhirnya hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Di sisi lain, berbagai persoalan mendasar masih menghantui Aceh. Pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah, kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan, dan berbagai program pembangunan sering berjalan tanpa terobosan yang signifikan.

Dalam kondisi seperti ini, menyingkirkan sumber daya manusia terbaik sama saja dengan menolak solusi yang sebenarnya tersedia di depan mata.
Padahal, jalan keluarnya tidaklah rumit.

Pemerintah Aceh dapat membangun sebuah "bank keahlian" yang menghimpun para profesional lulusan luar negeri, akademisi, pakar lokal, peneliti, hingga aparatur sipil yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik. Kelompok ini tidak harus menjadi lembaga birokrasi baru yang gemuk, melainkan wadah kolaborasi yang bekerja memberi masukan strategis bagi pemerintah.

Bayangkan jika setiap dinas memiliki akses terhadap tim ahli yang mampu menawarkan solusi berbasis data, riset, dan praktik terbaik dari berbagai negara.

Bayangkan juga, jika para intelektual Aceh yang kini berkarier di Jakarta, Kuala Lumpur, Melbourne, London, atau Doha dapat terhubung secara sistematis untuk berbagi gagasan bagi daerah asalnya. Potensi yang tersimpan tentu akan jauh lebih besar daripada sekadar seremonial seminar atau forum diskusi yang berakhir tanpa tindak lanjut.

Namun, gagasan sebesar apa pun akan tetap menjadi wacana jika tidak ditopang oleh kemauan politik. Di sinilah persoalan utamanya.

Selama ini, istilah kolaborasi, inovasi, dan pembangunan berbasis sumber daya manusia sering terdengar dalam pidato-pidato resmi. Kata-kata itu diucapkan berulang kali dalam berbagai forum.

Akan tetapi, masyarakat berhak bertanya: Sejauh mana retorika tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan?

Kemajuan tidak lahir dari slogan. Pembangunan tidak bergerak hanya karena pidato yang indah. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menempatkan kompetensi di atas kepentingan kelompok, serta memberi ruang kepada orang-orang terbaik untuk bekerja dan berkarya.

Aceh membutuhkan lebih banyak keberanian untuk merangkul kecerdasan, bukan mencurigainya. Sebab sejarah menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal karena terlalu banyak memiliki orang pintar. Sebaliknya, banyak daerah gagal berkembang karena membiarkan talenta terbaiknya tersisih oleh ketakutan dan kepentingan sempit.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Aceh bukan hanya kehilangan individu-individu berkualitas. Aceh juga kehilangan kesempatan untuk mempercepat kemajuan yang selama ini diidam-idamkan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah apakah Aceh memiliki talenta hebat. Jawabannya sudah jelas: ada, dan jumlahnya tidak sedikit.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah para pemegang kekuasaan benar-benar siap memberi mereka ruang untuk berkontribusi?

Sebab talenta tidak pernah menjadi ancaman bagi daerah. Yang berbahaya justru ketika ketakutan terhadap talenta lebih besari daripada keinginan untuk membangun Aceh. (**)