LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ratusan orang turun ke jalan, berkumpul di depan Kantor Wali Kota Medan bukan karena ingin membuat keributan, melainkan karena perut mereka sudah kosong enam bulan lamanya. Ini bukan sekadar protes biasa—ini adalah jeritan nyawa para pekerja PT. HUGO yang terinjak haknya, dihina martabatnya, dan dibiarkan terkatung-katung tanpa kejelasan dari pihak berwenang.

Yang paling menyakitkan dan membuat hati rakyat semakin perih: Wali Kota Medan yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat bergantung seluruh warganya, TIDAK HADIR, TIDAK MUNCUL, bahkan seolah-olah bersembunyi di balik tembok kantornya. Kamis(21/05/2026)

Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Negeri (DPN) bersama KSPSI AGN SUMUT, Persatuan Buruh (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Aliansi Wartawan Sumatera (AWAS), Ojol Buruh Bersatu (OBB), Serikat Nelayan dan Petani, Front Peduli Wanita, serta Dewan Mahasiswa Sumatera (DEMASU), menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Medan dengan hati yang hancur, berharap bisa bertatap muka langsung, menyampaikan penderitaan, dan meminta kepastian dari orang yang dipilih mereka, yang memegang kendali pemerintahan di kota ini. Namun apa yang terjadi?

Nol. Wali Kota tidak berani melangkah keluar, tidak berani menjumpai rakyatnya sendiri. Seolah-olah ia takut, seolah-olah ia tak mampu berbuat apa-apa, padahal wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab terbesar di tangan beliau sangatlah dibutuhkan, sangat dinanti, dan menjadi harapan terakhir bagi warga Medan yang terinjak-injak haknya ini.

Kehadiran hanya diwakili oleh staf dan pejabat bawahan, seolah-olah nasib rakyat kecil ini terlalu remeh, terlalu tidak penting untuk disikapi langsung oleh pemimpin kota. Padahal masalah ini menyangkut nyawa, menyangkut makan atau tidak makan, menyangkut masa depan puluhan keluarga. Apakah ini wujud kepemimpinan? Apakah ini yang disebut hadir untuk rakyat? Pemimpin yang lari saat rakyatnya menangis minta tolong?

Selama enam bulan berturut-turut, lebih dari sekadar gaji yang tidak dibayarkan, puluhan karyawan harus menelan ludah pahit: penghasilan mereka yang pun sudah sangat minim—hanya antara Rp700 ribu sampai Rp1,1 juta per bulan—lenyap begitu saja di tangan pemilik perusahaan bernama Hasan. Lebih parah lagi, muncul dugaan kuat bahwa Hasan turut menggelapkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi jaminan masa depan para pekerja. Uang keringat mereka dirampas dua kali: tidak dibayar, hak perlindungan sosial pun diembat.

Ketika para pekerja berani menyuarakan haknya, bukannya keadilan yang didapat, malah hinaan yang meluncur deras dari mulut sang pemilik. “Apa gunanya kalian demo, gak ada gunanya!” begitu kata-kata tajam yang diucapkan Hasan, seolah mereka adalah sampah masyarakat yang tidak berhak menuntut apa-apa. Akibatnya, banyak dari mereka yang kini bertahan hidup hanya bergantung pada bantuan solidaritas dari sesama, karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan.

Meri, salah satu perwakilan karyawan, menangis terisak-isak di hadapan pejabat yang hadir. Suaranya bergetar menahan amarah dan kepedihan yang sudah lama dipendam: “Kalau tidak ada bantuan, kami sudah tidak makan lagi. Kami juga manusia, kami juga ingin hidup, kami juga ingin makan layaknya orang lain. Di mana hati nurani pemerintah melihat kami seperti ini? Di mana Wali Kota kami? Kenapa beliau tidak mau keluar melihat keadaan kami?”

Ini bukan masalah yang baru muncul. Sudah berulang kali kasus ini dilaporkan—mulai dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Sumatera Utara, hingga ke berbagai instansi terkait—tapi hasilnya? NOL BESAR. Tidak ada langkah konkret, tidak ada kejelasan, tidak ada keadilan. Yang ada hanya alasan berbelit-belit dan saling lempar tanggung jawab.

T. M. Yusuf, Pimpinan Aliansi Dewan Peduli Negeri sekaligus Ketua KSPSI AGN SUMUT, dengan tegas menyatakan bahwa lambannya penanganan ini adalah bukti nyata betapa lemahnya keberpihakan negara terhadap buruh kecil yang bekerja keras dengan upah seadanya, dan betapa jauhnya pemimpin dari rakyatnya.

“Kami sudah ke mana-mana, tapi seolah-olah nasib kami tidak penting. Kami datang ke sini, ke markas besar pemerintahan kota, berharap bertemu Wali Kota, tapi beliau tak kunjung muncul. Padahal wewenang beliau di sini sangat besar, sangat dibutuhkan untuk menggerakkan semua instansi, menegakkan aturan, dan melindungi kami. Tapi malah bersembunyi. Apa artinya ini? Apakah beliau tidak mampu? Atau tidak mau? Kami minta beliau tidak diam saja, jangan biarkan kami terus menjadi korban sistem yang tidak adil,” tegasnya dengan nada tinggi dan penuh kekecewaan.

Respons dari pihak Pemko Medan pun mengungkap fakta pahit yang selama ini tertutup rapat. Staf Ahli Wali Kota Medan, Rakhmat Adisyah, tidak bisa menutupi kekecewaannya dan secara terang-terangan menegaskan bahwa ini terjadi karena adanya kelalaian berat dari instansi terkait.

“Sudah enam bulan berlarut-larut! Saya tahu kewenangan ini ada di tingkat provinsi, tapi itu bukan alasan untuk membiarkan rakyat menderita! Kita ini pelayan masyarakat, jangan bekerja setengah hati, jangan main lempar tanggung jawab! Kalau memang sudah saatnya perusahaan ini ditindak, tindak! Kalau perlu ditutup, tutup saja! Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang karena ketidaktegasan kita,” bentak Rakhmat di hadapan massa yang semakin emosional.

Namun, pernyataan Kabid Pengupahan Disnaker Kota Medan, Marisi Sinaga, justru menuai kemarahan baru. Ia menyatakan pihaknya baru bisa mengeluarkan surat anjuran setelah para karyawan mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun. Pernyataan ini dianggap sangat tidak peka, terlalu bertele-tele, dan seolah-olah pemerintah lebih mementingkan aturan administrasi kaku daripada nyawa rakyat yang sudah kelaparan berbulan-bulan.

Aksi damai di depan Kantor Wali Kota Medan hari ini menjadi cermin yang menyakitkan: di tengah segala janji manis pelayanan publik dan slogan keberpihakan kepada rakyat kecil, kenyataannya buruh harus turun ke jalan, menangis, dan berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan hak paling dasar—menerima upah hasil keringatnya sendiri.

Yang lebih menyedihkan lagi: pemimpin yang dipilih rakyat, yang diberi amanah dan kekuasaan, malah tak berani menampakkan wajahnya, seolah tak mampu berbuat apa-apa, padahal di tangannya ada wewenang yang sangat dibutuhkan untuk mengakhiri penderitaan ini.

Berapa lama lagi rakyat kecil harus berjuang? Sampai kapan keadilan hanya menjadi kata-kata yang indah di mulut tapi kosong maknanya di lapangan? Ini adalah panggilan darurat: bertindaklah sekarang, keluarlah dari persembunyianmu Wali Kota, atau biarkan sejarah mencatat bahwa Medan adalah kota yang buta hati, pemimpinnya penakut, dan tak peduli dengan nasib warganya sendiri. (Adel)