LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Terkait adanya Perusahaan Pabrik Kelapa Sawet PKS dan Hak Guna Usaha HGU perkebunan di Nagan raya aceh, yang belum Melakukan Realisasi kegiatan  Corporate Social Responsibility (CSR) dari tahun 2021 hingga tahun 2023. maka perusahaan tersebut mempunyai hutang yang harus diselesaikan.

Karena setiap perusahaan dengan pemerintah daerah adanya  komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk berkontribusi kepada pengembangan ekonomi demi meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat atau masyarakat luas.

hal tersebut di jelaskan oleh kepala BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya Rahmatullah, S.STP., M.Si dan didampingi Kabid Litbang Bappeda setempat, Rina Melisa, S.IP., M.Si Saat Di konfirmasi Di ruang kerjanya kepada wartawan media ini. Senin (20/2/2023)

Menurutnya, Ada Tujuh Perusahaan yang Belum Merealisasikan kegiatan program CSR Tahun 2021  yaitu: PT.Fajar Baizuri & Brothers ,PT.Usaha Semesta  Jaya,PT.Kharisma Iskandar Muda,PT.Raja Warga ,PT.Surya Panen Subur  I,PT.Sawit Nagan Raya Makmur dan PT.Kalista Alam  

"Perusahan yang Belum Melakukan Realisasi Kegiatan CSR dari Tahun 2021 itu wajib melakukan realisasi kegiatan membayar hutang dari program CSR," ujarnya.

Lebih Lanjut Rahmatullah menuturkan, CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Tanggung jawab ini berupa kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan.

"Pihak perusahaan Diminta untuk berkomitmen terkait program CSR yang harus direalisasikan dalam kegiatan dan untuk tidak menganggap remeh terkait hal itu karena itu ada Sanksi dan Delik hukumnya dan kami juga bisa jelaskan secara UU," kata dia 

Salah satu aturan, Kata Rahmatullah, mengenai CSR di Indonesia adalah UU Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang ini menyebut CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR tertera pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas.

Lanjut Rahmatullah Pada Pasal 2 dan 3 PP tersebut, disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Qanun no 6 Th 2019 kabupaten Nagan Raya

Rahmatullah juga menjelaskan, Berdasarkan Pasal 4 PP tersebut, CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 

"Hal ini berarti besaran dana CSR tidak spesifik, sesuai kebijakan perusahaan. Kendati begitu, biaya CSR tetap wajib dikeluarkan, diperhitungkan, dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran."ujarnya 

Namun, Katanya lagi, ada Sanksi Perusahaan Tidak Melaksanakan CSR Perseroan yang tidak melaksanakan CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan ini mengakibatkan pemberian sanksi harus meninjau peraturan perundang-undangan terkait terlebih dahulu. 

"Sehingga perlu dilakukan analisis pengaturan sanksi CSR untuk memperoleh kepastian hukum dan penegakkan hukum yang seharusnya Dengan demikian dapat mencegah kerugian masyarakat sekitarnya akibat dari kurangnya  koperatif yang tidak melaksanakan CSR," demikian kata Rahmatullah. (**)