29 November 2025
Daerah

Harga Gas 3Kg Meroket, Aktivis Mahasiswa Tantang Bupati Pidie Jaya Tunjukkan Nyali!

Foto : Muhammad Riza, Aktivis Mahasiswa Pidie Jaya | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.IDHarga jual gas 3kg di Kabupaten Pidie Jaya meroket jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000. Warga mengeluhkan bahwa di pasar, gas subsidi itu kini dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya permainan distribusi di tingkat pangkalan. 

Muhammad Rizha, aktivis mahasiswa Pidie Jaya, menuntut Bupati untuk turun tangan secara tegas dan memastikan harga kembali mengikuti HET. Ia menilai langkah seperti yang dilakukan Bupati Aceh Utara yang berhasil menertibkan harga gas, seharusnya bisa diterapkan juga di Pidie Jaya. “Kalau Aceh Utara bisa, kenapa Pidie Jaya tidak?” ujarnya. 

Lebih tajam lagi, Rizha menyinggung posisi Bupati Pidie Jaya yang diketahui merupakan salah satu pengusaha gas di daerah tersebut. Menurutnya, fakta ini justru membuat publik bertanya-tanya kenapa persoalan distribusi gas bersubsidi justru tidak kunjung beres. “Kalau yang subsidi saja tidak sanggup diurus, bagaimana dengan yang lain,” tegasnya. 

Ia menilai persoalan ini bukan sekadar soal harga, tetapi bukti lemahnya kontrol pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Gas 3 kg adalah komoditas yang disubsidi langsung oleh negara untuk rakyat kecil, sehingga kelangkaan dan permainan harga dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan publik. 

Rizha menambahkan bahwa kenaikan harga ini semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah, apalagi dalam situasi ekonomi yang belum stabil. Ia menyebut permainan ini telah berlangsung lama dan terlihat jelas karena disparitas harga yang terlalu tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah. 

Atas kondisi tersebut, mahasiswa mendesak Bupati Pidie Jaya dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan sidak besar-besaran, menindak pangkalan nakal, dan memutus rantai permainan harga. Mereka menekankan bahwa pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan justru membiarkan mereka menjerit di tengah kelangkaan. (**)