LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -  Komitmen penguatan program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) di Aceh kembali diperkuat. Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Aceh menggelar Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Program ATM Melalui Monitoring dan Evaluasi Serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota se-Aceh, di Hotel Ayani Banda Aceh, Senin 20 Oktober 2026 kemarin.

Kegiatan strategis tersebut difasilitasi oleh ADINKES Provinsi Aceh melalui program Resilient Sustainable System for Health (RSSH) sebagai tindak lanjut surat Ketua ADINKES Aceh Nomor 34/RSSH-ACEH/X/2026 dan surat resmi Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah Nomor 400.7/12403 tanggal 12 Oktober 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie *dr. Muhammad Dwi Wijaya*, bersama Kabid P2P, Ketua Tim Kerja dan Tim Perencanaan Dinkes Pidie.

*PIDIE SIAP TERAPKAN SOCIAL CONTRACTING*

Kepala Dinkes Pidie dr. Muhammad Dwi Wijaya saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2026) mengatakan, keikutsertaan Dinkes Pidie dalam lokakarya ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi perencanaan dan pembiayaan program ATM di tingkat kabupaten.

“Lokakarya ini sangat strategis. Kita di daerah sedang didorong untuk tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pusat atau donor, tetapi harus mampu mengintegrasikan program ATM ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, RKPD hingga Renja, termasuk penguatan melalui Social Contracting,” ujar dr. Dwi Wijaya.

Menurutnya, Social Contracting merupakan skema pembiayaan pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra lokal yang selama ini menjadi ujung tombak pendampingan pasien HIV/AIDS, TBC, dan Malaria.

“Selama ini komunitas berperan besar dalam penemuan kasus, pendampingan pengobatan, dan edukasi. Melalui Social Contracting, peran mereka bisa dilegalkan dan dibiayai melalui APBK secara akuntabel dan berkelanjutan. Ini yang sedang kita matangkan,” jelasnya.

*ACEH PERTAHANKAN ELIMINASI MALARIA, TBC JADI PRIORITAS*

Sebagaimana diketahui, isu ATM menjadi perhatian serius ADINKES secara nasional. Pada PENTALOKA ADINKES 2025 di Surakarta, Wamendagri menegaskan bahwa TBC saat ini menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia, sehingga kepala daerah harus memiliki sense of emergency dalam penanganan penyakit menular.

Sementara di Aceh, tantangan tidak hanya pada HIV dan TBC, tetapi juga mempertahankan status eliminasi malaria yang telah dicapai. Data ADINKES menunjukkan, hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia masih berjuang menghadapi penyakit menular, sehingga perencanaan berbasis bukti dan data menjadi kunci.

Melalui RSSH, ADINKES mendorong adanya 2 indikator tambahan dalam SIPD Kemendagri untuk penanganan ATM, serta 1 menu penganggaran khusus di Dana Desa. Beberapa kabupaten seperti Sikka NTT bahkan telah menjadi percontohan dengan mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan ATM melalui Peraturan Bupati.

“Pidie juga akan mengadopsi praktik baik tersebut. Kita ingin memastikan anggaran ATM tidak hilang dalam program generik. Harus ada nomenklatur yang jelas untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular,” tambah dr. Dwi Wijaya.

Kehadiran Dinkes Pidie dalam lokakarya ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari Dinkes, Bappeda, DPMG, hingga Puskesmas, untuk mempercepat pencapaian target pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria di Bumi Serambi Mekkah.

“Target kita, tidak ada lagi pasien TBC yang putus obat, tidak ada stigma untuk ODHA, dan malaria tetap nol kasus di Pidie. Semua butuh perencanaan yang matang dan pembiayaan yang berkelanjutan,” pungkasnya.(AA)