LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Dugaan kecurangan serius mengguncang Pilkada serentak 2024 di Pidie Jaya, setelah muncul laporan bahwa sejumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah beralih fungsi dari penyelenggaraan pemilu yang independen dan berintegritas menjadi tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Hal ini disampaikan Mahlil, seorang tokoh muda Pidie Jaya kepada liputangampongnews.id, Senin (30/9) pagi mengatakan tuduhan atau dugaan ini mengarah pada tindakan mereka dalam bekerja yang diduga aktif menggalang suara secara terstruktur untuk memenangkan calon tertentu.

Politis PAN ininyang juga mantan anggota DPRK Pidie Jaya mengecam keras jika praktik tersebut benar-benar terjadi. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, para anggota KPPS yang direkrut oleh PPS didorong untuk menjadi mesin politik yang berpihak pada satu pasangan calon.

"Ada laporan bahwa setiap anggota KPPS diwajibkan mencari minimal 15 suara untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ini jelas mencederai demokrasi," ujarnya dengan tegas.

Menurut Mahlil, kondisi ini menandakan adanya penyalahgunaan wewenang oleh PPS yang seharusnya bertugas netral dan berintegritas. Begitu halnya dengan KPPS dalam bertugas nantinya.

“Kami sangat prihatin bahwa di era demokrasi seperti ini, penyelenggara pemilu justru terlibat dalam permainan kotor seperti ini. Mereka bukan hanya mengkhianati amanah rakyat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa para anggota PPS dan KPPS bukanlah alat politik yang bisa dimanipulasi demi keuntungan pihak tertentu.

"Ingat, penyelenggara Pemilihan digaji oleh negara, bukan oleh pasangan calon. Anda bertanggung jawab kepada rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan (Pilkada) dengan jujur dan adil. Jangan biarkan diri anda menjadi budak kepentingan politik sesaat," tambah Mahlil dengan penuh kegeraman.

Tambah Mahlil mengakui, saat ini ia dan timnya sedang mengumpulkan bukti konkret terkait praktik kotor ini untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Dirinya berharap langkah ini bisa menghentikan manipulasi di Pilkada Pidie Jaya, sekaligus memberikan efek jera bagi mereka yang mencoba mempermainkan suara rakyat.

Dengan dugaan kuat adanya penggalangan suara oleh penyelenggara pemilu sendiri, Pilkada 2024 di Pidie Jaya kini berada di ambang skandal besar. Masyarakat menuntut agar proses ini diusut tuntas dan penyelenggara pemilu kembali menjaga integritas serta netralitas mereka, demi terwujudnya demokrasi yang bersih dan berkeadilan.

Terpisah, Plh. Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya dikonfirmasi liputangampingnews.id, Senin (30/9) siang menanggapi jika benar ada keterlibat jajarannya (PPS dan KPS) dalam skandal terkait sebagai tim sukses salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.

"Pihaknya akan bertindak tegas terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Kami sangat menyayangkan jika benar ada praktik seperti itu. Prinsip kami jelas, penyelenggara pemilu harus netral dan bebas dari segala bentuk intervensi politik." Terangnya sembari mempersilahkan

"Jika ada bukti kuat, kami persilakan untuk dilaporkan dan kami pastikan akan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ujar Ketua KPU dengan tegas

Ia juga menambahkan bahwa KIP memiliki mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran, baik dari masyarakat, peserta pemilu, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

"Kami akan melakukan investigasi internal dan jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas, termasuk pemberhentian anggota PPS atau KPPS yang terbukti terlibat," lanjutnya.

Masrul yang juga Kordiv. Hukum dan Pengawasan KIP Pidie Jaya mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu di Pidie Jaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses Pilkada berlangsung dengan jujur dan adil. 

"KPU berkomitmen untuk menjaga netralitas dan integritas dalam setiap tahapan Pilkada. Kami mengimbau seluruh penyelenggara pemilu di Pidie Jaya untuk memegang teguh prinsip ini dan tidak tergoda dengan kepentingan politik apapun," Pungkasnya

Dengan munculnya dugaan pelanggaran ini, KPU Pidie Jaya berjanji untuk bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna memastikan setiap laporan diproses dengan cepat dan transparan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan percaya bahwa setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pilkada Pidie Jaya yang diwarnai isu keterlibatan penyelenggara dalam politik praktis kini tengah diawasi ketat oleh berbagai pihak. Semua mata kini tertuju pada KPU untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan asas kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya, Darwis, S.Pd juga dikonfirmasi liputangampongnews.id terkait dugaan ini menyampaikan sejauh ini kita belum menerima laporan dugaan tersebut.

"Jika memang dugaan itu benar adanya maka kita tunggu laporan yang dilengkapi bukti yang cukup." Serunya.

Selain itu, informasi yang disampaikan ini dianggap sebagai informasi awal yang akan membantu Panwaslih dalam menjalankan tugas pengawasannya.

"Ini adalah bentuk komitmen untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran dengan dasar bukti yang cukup, sekaligus memastikan bahwa pengawasan terhadap proses pemilu dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur." Tekannya mengakhiri. (*)