LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pejabat Bupati Pidie, Ir .Wahyudi Adisiswanto, M.Si., didampingi oleh Sekretaris Daerah, Drs. Samsul Azhar, Kepala BPKK, Teuku Hendra Hidayat Yoga. S.STP. M.Ec., Dev., Kepala Bappeda, H. Isnaini, S.T., M.Si., Kabag Pemerintahan, Almanza, S.STP., menghadiri Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Daerah. 

Kegiatan yang meliputi Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tersebut berlangsung di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/01/2024), demikian disampaikan Kabag Prokopim Setdakab Pidie, Teuku Iqbal, S.STP., M.Si.

Dalam rapat tersebut, kata Kabag, Pj Bupati memaparkan 10 Aspek dan Indikator di Kabupaten Pidie, yang pertama Aspek Inflasi. Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten Non IHK. Inflasi Kabupaten Pidie mengacu pada inflasi  Penghitungan IHK terdekat, yaitu Kota Banda Aceh. 

Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pidie yaitu dengan komoditas utama penyumbang IPH bulan Januari 2024 adalah, Cabai Merah, Gula Pasir dan Susu Bubuk. 

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi yaitu menjaga langkah pengendalian inflasi daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.

Aspek kedua yaitu Stunting. Jumlah balita yang mengalami Stunting saat ini yaitu 2.516 Jiwa atau 7, 2%. Upaya yang akan dilakukan dalam penurunan stunting antara lain metode PROMOTIF, yaitu dengan meningkatkan upaya Promotif pada masyarakat di Gampong- gampong dengan metode Kunjungan Aktif. 

Kemudian ADVOKASI, yaitu meningkatkan upaya Advokasi Lintas Program dan Lintas Sektor baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Gampong. Dan SINERGI, yaitu meningkatkan upaya sinergitas kegiatan penurunan stunting antar Dinas dan Badan. Dan INOVATIF, yaitu dengan cara
meningkatkan upaya kegiatan Inovatif pada Dinas dan Badan dalam penurunan Kasus Stunting.

Ketiga, Aspek BUMD. Dimana di Kabupaten Pidie 
terdapat satu BUMD yang tidak sehat, yaitu PDAM Tirta Mon Krueng Baro. Kendala yang dihadapi adalah debit air sumur intake menyusut (berkurang), terutama bila tiba kemarau panjang, dalam Kurun Waktu setiap dua tahun sekali. 

Juga sistem manajemen belum sepenuhnya menunjukkan Open Manajemen, dimana penerimaan tagihan rekening air masih tergolong kecil dibanding pendapatan, atau 1 berbanding 1,5.

Keempat, yaitu Aspek Layanan Publik, dimana jumlah layanan publik yang sudah ada SOP, layanan cepat, transparan, dan adil, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu sebanyak 305 produk layanan, terdapat di tujuh perangkat daerah. 

Dan terdapat 22 produk layanan di enam perangkat daerah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara jumlah layanan publik yang sudah ada SOP pada layanan publik utama sebanyak 101 produk layanan.

Kelima, Aspek Pengangguran, dimana saat ini jumlah angkatan Kerja di Pidie yaitu 209.079 Jiwa, dengan jumlah pengangguran 13.214 jiwa dan tingkat pengangguran terbuka yaitu 5,94%. 

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Pidie untuk mengatasi pengangguran yaitu, melaksanakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam memfasilitasi para pencari kerja terkait lowongan kerja di dalam dan luar negeri. 

Melaksanakan beberapa pelatihan yang diikuti oleh 227 peserta, dengan sumber dana berasal dari DOKA dan APBD. Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja dalam advokasi kabupaten dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh.

Keenam, Aspek Kemiskinan Ekstrim. Pada tahun 2022 penduduk miskin ekstrim berjumlah 22,150 Jiwa. 

Ketujuh, Aspek Kesehatan, yang mana di Pidie terdapat dokter spesialis dan kelengkapan sarpras, meliputi dokter spesialis pada RSUD TCD Sigli (36 ASN dan 10 non ASN). Pada RSUD TAS Beureunuen, Dokter Spesialis (9 ASN dan 16 non ASN). 

Untuk kelengkapan Sarpras pada Rumah Sakit Umum Daerah,
RSUD TCD Sigli- Tipe B dengan sarana 100%, prasarana 88,37% dan Alkes 59,17%. Pada RSUD TAS Beureunuen-Tipe C, dengan sarana 63,85%, prasarana 90,70% dan Alkes 50,07%.

Kedelapan, Aspek Penyerapan Anggaran. Penyerapan anggaran tahun 2023 sampai dengan saat ini, dari APBK TA.2023 sebesar Rp2.149.252.648.703.- yang terealisasi Rp2.018.390.584.516,55.- atau 93,14%. 

Sedangkan APBK Pidie TA 2024 Sebesar Rp2.130.093.058.940.- dengan realisasi sampai Januari 2024 sebesar Rp38.279.925.775.- atau 1,80%, yang diperuntukan bagi pembayaran gaji PNS dan P3K.

Kesembilan, Aspek Kegiatan unggulan. Ada 5 kegiatan unggulan, yaitu Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pra Tanam (GEUPEU AMAB). Indeks Penanaman 300 (IP0 300), Penangkar Bawang Merah, Pelayanan Troek Ureumoh (Peureumoh), dan kegiatan Garam Giomembran.

Kesepuluh, yaitu Aspek Perizinan. Dimana jumlah perizinan yang telah ditetapkan
sepanjang tahun 2023 sebanyak 3.850 izin, dengan total investasi sebesar Rp352.358.450.902.- dengan serapan tenaga kerja sebanyak 8.300 jiwa.

"Itu tadi penyampaian Pj Bupati, bapak Ir. Wahyudi Adisiswanto, yang didampingi Sekda, bapak Samsul Azhar, dan para pejabat terkait, dalam kegiatan di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, Jakarta", sebut Teuku Iqbal.

Teuku Iqbal yang turut dalam rombongan Pj Bupati, juga menyampaikan bahwa, pada kegiatan itu turut hadir Plt. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat/Kadis LHK Pidie, Firman Maulana, S.STP., M.A,P., Asisten Administrasi Umum, Drs. Sayuti, M.M., Kadis PUPR, Buchari, AP. M.Si. 

Kemudian, Kadishub/ Plt. Kadis PMG Pidie, Jufrizal, S.Sos., M.Si., Kepala DPM P2TSP, Effendi, S.Sos., M.Kes., Kadinsos, Drs Muslem, Plt. Kadinkes, dr. Dwi Wijaya, Kadisparpora, Edy Saputra, S.IP., M.M., Sekretaris DPRK Pidie, Miswar, S.Sos., M.M. 

Serta, Kadisperdagkop UKM Pidie, Cut Afrianidar, S.H., M.Si., Kadistanpang, Hasballah, SP., M,M., Kadis Perkim, Thantawi, S.T., M.T., Kepala DKP, Safrizal, S.STP., M.Si., serta Kabag Umum, Drs. Akmal.(As).