LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Tidak heran lagi menjelang akhir tahun di Sumut Utara yang mana kebiasan untuk menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan dalam bentuk proyek pembangunan.

Baik pengerjaan ruas jalan, Jembatan, maupun Gang Jalan-jalan kecil di Desa.

Contohnya diduga menghabiskan anggaran melalui pemasangan paving Blok,  yang saat ini sedang dalam pengerjaan di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Sumut diduga melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Deli Serdang.

Ardi S, salah satu masyarakat klambir 5 saat di temui awak media di lokasi " Kami senang di sini ada kegiatan pembangunan namun mengapa harus di akhir tahun dimana cuaca yang tidak menentu dan ditambah lagi kegiatan ini tidak memiliki papan pagu informasi sehingga kami masyarakat tidak tau apakah ini proyek dari bacalek partai ataukah memang dari pemerintah langsung yang tiba-tiba langsung di kerjakan." 

"Sambung nya, kami menduga ini proyek siluman yang mana pengerjaan ini hanya menguntungkan kantong pribadi para pihak yang terlibat. Atau hanya memang mengabiskan anggaran untuk menutup buku laporan akhir tahun saja,pungkas Ardi.

Heriansyah Siregar juga menambahkan,  proyek ini terkesan seperti proyek siluman, karena tidak menyertakan resplang Pagu Proyek di lokasi agar dapat dilihat oleh masyarakat besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, lebar nya jalan yang di bangun maupun batas dan tahun penyelesain Pekerjaan,karena menggunakan uang Negara. Jika memang demikian ini adalah suatu pelanggaran yang nyata, karena sudah di wajibkan melalui peraturan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kami ketahui. Kami sebagai masyarakat meminta kepada APH agar kiranya untuk croscek data maupun lapangan agar nantinya tidak asal-asalan menunjuk pihak pelaksana,tutup nya pada Media.

Saat hendak kembali kekantor Tim dilapangan sempat melihat salah satu pihak pengawas dari perkerjaan paving blok saat mau menemui pengawas terkesan menghindar. Sehingga penanggung jawab sangat sulit untuk di konfirmas. 

Diduga kurangnya sikap tegas dari Pimpinan Dinas, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu sendiri. 

Dengan sering terjadinya pelanggaran ini, maka muncul berbagai tanggapan di tengah masyarakat bahwa proyek tersebut adalah proyek titipan orang dalam dinas itu sendiri, yang diduga bertujuan agar dapat mengeruk keuntungan secara pribadi maupun tim yang terlibat khusus didalamnya, disinilah harapan besar dari masyarakat agar kiranya aparat penegak hukum (APH) dapat mengurai benang merah yang sepertinya sengaja di lakukan oleh pihak rekanan maupun pihak dinas itu sendiri, tindakan tegas dari APH sangat di harapakan oleh masyarakat, Hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan resmi terkait pengerjaan proyek.(Tim)

Bersambung...