LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Transparansi kebijakan pemerintah harus menjadi hak masyarakat luas, agar tidak ada spekulasi yang berkembang di ruang publik. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Rissan, yang dikenal dengan panggilan Bang Brewok, pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Bang Brewok menyoroti kurangnya transparansi publik di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). "PAD merupakan salah satu elemen penting dalam kelangsungan pemerintahan. Kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada PAD, karena merupakan sumber yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi lokal," ujarnya.

Menurut data tahun 2023, realisasi PAD Pidie Jaya hanya mencapai Rp117,5 miliar dari target Rp124 miliar. Capaian ini bersumber dari 13 dinas, badan, dan kantor pemerintahan Pidie Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

1. BPKK, Target Rp15,84 miliar, terealisasi Rp14,84 miliar, kurang Rp998 juta.
2. Badan Baitul Mal, Target Rp3,62 miliar, terealisasi Rp3,56 miliar, kurang Rp58 juta.
3. Dinkes dan KB, Target Rp14,08 miliar, terealisasi Rp12,43 miliar, kurang Rp1,46 miliar.
4. RSUD, Target Rp86,38 miliar, terealisasi Rp84,93 miliar, kurang Rp1,45 miliar.
5. Dinas PU, Target Rp250 juta, terealisasi Rp99 juta, kurang Rp150 juta.
6. Dishub, Target Rp142 juta, terealisasi Rp76 juta, kurang Rp66 juta.
7. Dinas Pertanian, Target Rp700 juta, terealisasi Rp288 juta, kurang Rp411 juta.
8. Dinas Perkebunan, Target Rp80 juta, terealisasi Rp16 juta, kurang Rp63 juta.
9. DKP, Target Rp132 juta, terealisasi Rp30 juta, kurang Rp102 juta.
10. Disperindagkop, Target Rp1,83 miliar, terealisasi Rp760 juta, kurang Rp1,07 miliar.
11. DLH, Target Rp350 juta, terealisasi Rp173 juta, kurang Rp176 juta.
12. Disporapar, Target Rp416 juta, terealisasi Rp142 juta, kurang Rp274 juta.
13.Diskominfo dan Persandian, Target Rp176 juta, terealisasi Rp202 juta, lebih Rp25 juta.

Bang Brewok menilai ketidakjelasan sumber pendapatan dan realisasi PAD ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Ia menyoroti beberapa kejanggalan, seperti realisasi PAD dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dinilai tidak masuk akal. "Misalnya, harga sewa gudang pendingin ikan saja per tahun Rp50 juta, tapi realisasinya hanya Rp30 juta. Aneh, kan?" kata Bang Brewok.

Ia mendesak Kejaksaan untuk mengusut tuntas sumber PAD Pidie Jaya yang dianggap tidak transparan. Bang Brewok juga mengusulkan agar pemerintah mengembangkan aplikasi transparansi yang memungkinkan publik untuk mengakses data PAD secara terbuka, termasuk informasi terkait pajak dan retribusi.

"Pemerintah wajib transparan agar masyarakat tahu usaha apa saja yang dikenakan retribusi, serta berapa besarannya per bulan atau per tahun," pungkas Bang Brewok. (**)