10 Oktober 2025
Gampong

Asmara dan Anggaran: Keuchik Lawe Pinis Dituding Selewengkan Dana Desa Rp1 Miliar Demi Gaya Hidup Mewah

Foto : Dok. Google Images | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.IDKisah Kepala Desa (Keuchik) Lawe Pinis, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara kini menjadi sorotan publik. Di tengah isu memiliki tiga istri, sang geuchik justru dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara atas dugaan penyelewengan dana desa mencapai Rp1 miliar. Warga menuding, uang yang seharusnya untuk pembangunan justru digunakan untuk menopang gaya hidup sang kepala desa yang kini dianggap “berubah total” sejak menjabat.

Laporan tersebut diajukan oleh tujuh warga Desa Lawe Pinis pada Jumat (3/10) dengan membawa berkas bukti dugaan penyimpangan dana desa tahun 2022 hingga 2024.

Dalam laporan yang telah ditandatangani secara resmi itu, warga menuding banyak kegiatan fiktif dan mark up anggaran yang merugikan desa. “Kami hanya ingin kejelasan. Banyak proyek yang tak ada wujudnya tapi anggarannya habis,” ujar salah satu warga yang turut melapor.

Ditengah sorotan publik, kabar lain ikut menyeruak bahwa  kepala desa disebut-sebut memiliki tiga istri, salah satunya warga desa yang sama. Isu ini memperkuat dugaan warga tentang perubahan drastis gaya hidup sang geuchik.

Dirilis walirakyat.com “Sebelum menjabat, dia sederhana dan dekat dengan rakyat. Sekarang malah hidup bak pejabat kabupaten,” ungkap warga lainnya. Cerita soal asmara dan kekuasaan pun semakin memperburuk citra pemimpin desa yang dulu dijuluki dermawan itu.

Langkah warga tidak berhenti di kejaksaan. Mereka didampingi lembaga jaringan pelapor publik yang juga menyalurkan laporan serupa ke KPK, Mabes Polri, hingga Mahkamah Konstitusi. Bagi warga, langkah ini adalah bentuk perlawanan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. “Kami sudah muak. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kepala desa,” tegas salah satu pelapor.

Kini, masyarakat Lawe Pinis menunggu keseriusan aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut. Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan desa dan pemanggilan terhadap semua pihak yang terlibat. “Kalau aparat diam, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Kami ingin keadilan, bukan janji,” tutup seorang tokoh masyarakat dengan tegas. (**)