Oleh : Fajri M. Kasem -- Ketua Bawaslu Pidie Jaya

OPINI - Selama ini pendidikan politik di Indonesia masih terjebak pada formalisme. Bawaslu melakukan sosialisasi di aula, partai melakukan kaderisasi di hotel, kampus melakukan seminar di gedung. Hasilnya minim. Partisipasi politik kita masih bersifat prosedural, datang ke TPS, coblos, lalu selesai. Indikatornya jelas, tingkat politik uang masih tinggi karena kehadiran masyarakat belum hadir penuh untuk mengawasi dalam setiap tahapan pemilu.

Sejarah membuktikan bahwa, Republik ini pun lahir dari meja kopi. Sebagaimana tercatat, "tokoh-tokoh revolusi Indonesia seperti Sukarno, M. Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, M. Yamin dan H. Agus Salim juga hobi ngopi. Dalam forum-forum perbincangan kecil mereka sering didapati sembari minum kopi" (Mazhabkepanjen, 2019). Artinya, ide tentang Indonesia merdeka tidak hanya dirumuskan di ruang rapat formal, tapi diseduh bersama kopi di forum-forum kecil yang cair.

Di Aceh, politik juga tidak hanya hidup di gedung Dewan atau di baliho calon pimpinan daerah. Politik hidup di warung kopi. Di Aceh secara umum, termasuk wilayah Meureudu yang merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, warung kopi adalah “parlemen rakyat yang sesungguhnya”.

Gagasan konsep ruang publik “warung kopi” di Aceh ditemukan bentuk paling otentik. Di sinilah semua orang setara. Dari berbagai latar belakang masyarakat seperti, petani, mahasiswa, sopir L300, bahkan pejabat duduk di meja yang sama, memesan kopi yang sama, dan berhak bicara dengan suara yang sama kerasnya. Tidak ada protokol, tidak ada podium. Inilah demokrasi dalam bentuk paling jujur. Peneliti Aceh Saifuddin Bantasyam (2018) menyebut ini sebagai "demokratisasi ruang" yang meluluhkan feodalisme.

Mengapa warung kopi menjadi media tepat untuk pendidikan politik?

Pertama, “cair dan tidak menggurui”. Pendidikan politik yang dilakukan di ruangan dengan spanduk dan seminar seringkali gagal karena terasa formal dan terkesan dipaksakan. Masyarakat datang karena diundang, bukan karena butuh. Di warung kopi, politik dibicarakan karena memang menjadi keresahan bersama. Mulai dari Harga pupuk, jalan rusak, bantuan yang tidak tepat sasaran, semua dibahas secara organik sambil menyeruput kopi. Informasi mengalir tanpa paksaan.

Kedua, “melatih nalar kritis”. Di warung kopi, satu berita tidak ditelan mentah-mentah. Ketika ada yang membawa isu, yang lain akan menyanggah, menambah data, atau membandingkan dengan pengalaman - pengalaman yang ada. Terjadi proses cek and ricek ala rakyat. Hoax yang disebar di grup WhatsApp atau media sosial lainnya seringkali justru dibantah di warung kopi. Ini merupakan literasi politik yang hidup.

Ketiga, “murah dan merata”. Tidak butuh anggaran miliaran untuk membuat sekolah politik. Warung kopi sudah ada di setiap daerah. Yang dibutuhkan hanya fasilitator, bukan penceramah. Seorang pemuda yang paham isu bisa memulai diskusi dengan satu pertanyaan sederhana: "Menurut bapak - bapak, kenapa politik uang sangat merajalela di daerah kita?" Dari situ, diskusi akan berjalan sendiri.

Tentunya, warung kopi juga memiliki kelemahan tersendiri. Misalnya, sering kali diskusi warung kopi berhenti di level keluh kesah tanpa menghadirkan solusi. Terkadang didominasi oleh suara yang paling keras, bukan yang paling benar. Nah…di sinilah orang - orang bijak perlu mengambil peran supaya diskusi dapat berjalan lebih terarah dan hadir solusi atas setiap permasalahan yang terjadi.

Para calon pemimpin, aktivis mahasiswa, dan penyelenggara pemilu seharusnya tidak alergi dengan warung kopi. Jangan hanya datang saat musim kampanye bagi-bagi kalender. Datanglah sebagai pendengar. Bawalah data dan fakta yang jujur, bukan janji. Jadikan pemilik warung kopi sebagai mitra pendidikan politik.

Berhentilah memandang warung kopi sebagai tempat buang-buang waktu, apabila ada keinginan demokrasi tidak hanya prosedural tapi substantif. Di sanalah, sambil menunggu tetesan kopi disaring, kesadaran politik rakyat sedang diseduh.

Jika kita ingin demokrasi yang sehat di Pidie Jaya khususnya dan Aceh umumnya, jangan hanya membangun gedung. Bangunlah percakapan yaitu percakapan paling jujur. Mari kita bangun demokrasi yang sehat dengan kalimat : “Kopi Secangkir; Ide Mengalir”.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq