LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bencana banjir luapan yang melanda tiga Kabupaten, Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen diduga pemicunya akibat perambahan hutan besar-besaran di kawasan hutan lindung Ulu masen yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap keberlangsungan alam disekitar. 

Ekosistem hutan sebagai penyangga paru-paru bumi menjadi rusak, sehingga masyarakat yang harus menanggung akibat dari ulah tersebut.

Sudah saat nya Pemerintah memberi perhatian serius terhadap persoalan ini dengan melakukan penertiban para oknum perambah hutan liar yang merusak tatanan alam. Disamping itu Pemerintah juga harus memikirkan upaya reboisasi dilahan-lahan hutan yang selama ini telah gundul akibat perambahan yang dilakukan secara ilegal. 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Aceh, Ahmad Shalihin saat dikonfirmasi liputangampongnews.id, Selasa (24/1) mengakui, banjir yang terjadi di tiga Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen disebabkan oleh perambahan hutan yang dilakukan secara liar (ilegal logging) maupun legal. 

Dikatakan, perambahan hutan yang dilakukan secara liar sampai dengan saat ini tidak ada penindakan dan penanganan hukum oleh pihak terkait. Kemudian diperparah dengan perambahan hutan yang dilakukan secara legal yang dilindungi secara hukum.

"Sehingga tidak sedikit kawasan hutan lindung secara legal pun terjadi perambah dengan dalih program Pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat."

Kondisi ini sudah terjadi hampir 25 tahun lalu dan tidak ada penangangan yang serius dan berkelanjutan oleh pihak pemerintah sendiri sehingga menimbulkan bencana baru.

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perambahan hutan yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan. Pemerintah juga harus melakukan pendataan kembali daerah-daerah rawan bencana agar tidak terjadi korban materil yang lebih besar." Pungkas Shalihin.

Sementara itu, Samsul, pemerhati lingkungan mengatakan akibat dari perambahan hutan besar-besaran sehingga terjadi perubahan bentang alam hutan yan signifikan dari hutan yang padat dengan pepohonan multikultur yang mampu menyerap air dan menahan laju air hujan ke perkebunan monokultur yang tidak sesuai dengan peruntukan bentang alam. 

"Jangan jadikan kepentingan ekonomis bagi segelintir orang sebagai alasan kebutuhan rakyat banyak, karena yang akan menerima efeknya rakyat banyak juga nantinya," ketus Pria Alumni Unida Bogor.

Jangan hanya melihat dari sisi ekonomis saja, sehingga membuat program penanaman sawit dengan cara membabat hutan. Menurut dia tanaman sawit juga masih menjadi perdebatan saat ini.

"Kalau hanya menanam 2-5 Ha dipastikan tidak akan ada efek ekonomi yang berarti bagi petani, apalagi harga jualnya masih sangat tergantung dari industri pengolahan yang menampungnya." sebut Samsul

Lagi-lagi rakyat hanya akan menjadi produsen bahan baku tanpa pernah menikmati hasil akhir dari yang ditanamnya dalam bentuk olahan industri," sampaikannya.(*)