LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya melalui Dinas Pertanian & Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Sabtu (27/9/2025). Kegiatan kali ini berlangsung di Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Jangkabuya, dan Gampong Kumba, Kecamatan Bandar Dua, dua titik distribusi pangan ini mendapat sambutan meriah dari warga yang sejak pagi sudah memadati lokasi untuk mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

Adapun komoditas pangan yang dijual murah yaitu beras 5 kilogram seharga Rp60.000 per sak dan minyak goreng merek "Kita" dengan harga Rp15.500 per liter. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran, sehingga menjadi daya tarik utama masyarakat.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian &  Pangan Pidie Jaya, M. Nur, SP, M.Si, menjelaskan bahwa GPM ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 23 September 2025 mulai dari Kecamatan Bandar Baru hingga Kecamatan Bandar Dua. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Perum Bulog, sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat.

Menurut M. Nur, tujuan utama GPM adalah mengendalikan harga pangan, terutama beras, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah dapat dikendalikan. Selain itu, program ini juga untuk memastikan ketersediaan pangan sampai ke pelosok pedesaan agar manfaatnya dirasakan lebih tepat sasaran.

Pantauan media di lapangan menunjukkan antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama untuk membeli beras dan minyak goreng. Sejumlah perempuan yang bertugas mendistribusikan pangan murah pun tampak penuh semangat. Dengan senyum ramah, mereka melayani warga yang antri, menambah suasana kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah kegiatan tersebut.

M. Nur berharap dukungan penuh dari para keuchik di seluruh wilayah Pidie Jaya dalam menyosialisasikan jadwal GPM kepada masyarakat. Dengan begitu, setiap kali program ini digelar, warga sudah siap dengan biaya untuk membeli kebutuhan pokok. Ia menyatakan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan Bulog, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat serta perangkat desa di setiap gampong. (**)