OPINI - Pidie Jaya kembali dipertontonkan pada sebuah ironi yang sulit diterima akal sehat. Banjir datang berulang, tanggul jebol, masyarakat dihantui ancaman bencana susulan, tetapi ketika publik mempertanyakan kesiapan pemerintah, jawaban yang muncul justru keterbatasan anggaran. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, sebagaimana dikutip media Atjeh Watch, edisi Senin (9/11) mengatakan, "Kita keterbatasan anggaran. Paling kita minta bantu agar dipasangkan batu boulder di tanggul yang jebol itu. Jika tidak, tidak ada cara," katanya. 

Pernyataan ini bukan sekadar pengakuan tentang kondisi keuangan daerah, tetapi sekaligus membuka pertanyaan yang jauh lebih besar tentang sejauh mana kesiapan pemerintah melindungi masyarakatnya dari amukan bencana. 

Ironisnya, banjir bukan peristiwa baru bagi Pidie Jaya. Daerah ini sudah berulang kali berhadapan dengan bencana serupa. Artinya, ancaman banjir seharusnya sudah menjadi variabel utama dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Pemerintah semestinya belajar dari setiap bencana, bukan terus-menerus menjadikan bencana sebagai alasan untuk menjelaskan ketidaksiapan. Jika ancaman sudah diketahui, risiko sudah berulang, dan dampaknya sudah dirasakan masyarakat, lalu mengapa kesiapan anggaran tanggap darurat justru dipertanyakan? Bencana boleh datang tanpa permisi, tetapi pemerintah tidak boleh terus-menerus datang tanpa persiapan.

Persoalan semakin serius ketika anggaran tanggap darurat BPBD tahun 2026 diberitakan nol anggaran. Jika informasi tersebut benar, publik patut mempertanyakan bagaimana pemerintah menyusun prioritas belanja daerah. Apakah ancaman keselamatan masyarakat tidak cukup penting untuk mendapatkan alokasi anggaran? Apakah pengalaman banjir berulang tidak menjadi dasar dalam menyusun kebijakan fiskal? Ketika pos-pos anggaran lain tetap mendapatkan alokasi, sementara kebutuhan kesiapsiagaan bencana disebut nol, pemerintah wajib membuka alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut. Ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan, tetapi pertanyaan mendasar tentang keberpihakan anggaran kepada keselamatan rakyat.

Kita memahami bahwa kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban mengantisipasi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan tegas menyebut tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pengalokasian anggaran yang memadai. Pemerintah juga memiliki mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan darurat sesuai ketentuan. Karena itu, pertanyaannya bukan semata-mata apakah pemerintah memiliki banyak uang, melainkan apakah pemerintah telah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dalam perencanaan keuangannya.

Sementara perdebatan mengenai anggaran berlangsung, masyarakatlah yang harus menanggung kecemasan dan kerugian. Warga yang rumahnya terendam tidak bisa menunggu rapat anggaran. Petani yang sawahnya rusak tidak bisa membayar kebutuhan hidup dengan pernyataan keterbatasan fiskal. Anak-anak yang kehilangan kenyamanan belajar, keluarga yang terancam kehilangan tempat tinggal, dan masyarakat yang setiap hujan turun kembali dihantui ketakutan, membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan. Jangan sampai korban bencana justru menjadi pihak yang paling banyak berkorban akibat lemahnya kesiapan kebijakan pemerintah.

DPRK Pidie Jaya tidak boleh diam melihat persoalan ini. Fungsi pengawasan harus dijalankan dengan meminta penjelasan terbuka dari Bupati, Sekda, TAPK, BPKK, dan BPBD. Periksa APBK 2026, DPA BPBD, besaran BTT, serta alasan tidak tersedianya alokasi dana tanggap darurat. Inspektorat juga perlu menelaah proses perencanaan dan penganggarannya. Masyarakat berhak mengetahui apakah nihilnya anggaran tersebut merupakan akibat keterbatasan fiskal, kekeliruan perencanaan, atau keputusan prioritas belanja yang perlu dievaluasi. Jangan biarkan persoalan keselamatan rakyat hanya menjadi bahan pemberitaan sesaat.

Bupati perlu memahami bahwa memimpin daerah rawan bencana bukan hanya soal mengelola anggaran yang tersedia, tetapi juga soal kemampuan mengantisipasi kebutuhan sebelum keadaan menjadi darurat. Ketika tanggul jebol, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan panjang tentang sulitnya mencari anggaran. Mereka membutuhkan perlindungan, evakuasi, logistik, perbaikan darurat, dan kepastian bahwa pemerintah tidak membiarkan mereka menghadapi bencana sendirian. Jika memang anggaran terbatas, jelaskan langkah konkret, sumber pembiayaan alternatif yang sah, dan strategi penanganannya. Rakyat berhak mendapatkan kepastian, bukan sekadar diminta memahami keterbatasan pemerintah.

Pada akhirnya, Pidie Jaya tidak boleh terus hidup dalam siklus bencana yang sama, banjir datang, masyarakat menjadi korban, pemerintah menyatakan keterbatasan anggaran, lalu semuanya kembali berulang. Bencana mungkin tidak bisa diperintah untuk berhenti, tetapi ketidaksiapan pemerintah bisa dan harus dievaluasi. Ada ironi yang pantas menjadi renungan: bencana datang setiap saat, tetapi anggaran datang entah kapan. Jangan sampai setiap hujan menjadi ancaman bagi rakyat, sementara setiap pertanyaan tentang kesiapan pemerintah hanya dijawab dengan kalimat tidak ada anggaran. Sebab, jabatan adalah amanah, anggaran adalah instrumen pelayanan, dan keselamatan rakyat adalah tanggung jawab yang tidak boleh ditunda. (TS)