LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Peta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali berubah. Sebanyak 18 pejabat negara dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), dalam perombakan yang menyentuh jajaran menteri, wakil menteri, lembaga negara hingga pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu perubahan paling mencolok terjadi di tubuh Polri. Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara Komjen Wahyu Hadiningrat dipercaya menduduki jabatan Wakapolri.

Usai meninggalkan posisi Kapolri, Listyo Sigit Prabowo mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pergeseran tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyegaran struktur pemerintahan dan lembaga strategis negara di bawah kepemimpinan Prabowo.

Di jajaran kementerian koordinator, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menko Politik dan Keamanan. Arrmanatha Christiawan Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri, sedangkan Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian.

Perubahan juga menyentuh posisi wakil menteri dan sejumlah badan negara. Dradjad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menko Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala BPKP, dan Mohammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di Ombudsman RI, Nuzran Joher dilantik sebagai ketua dan Radian Syam sebagai anggota.

Pelantikan 18 pejabat tersebut memperlihatkan bahwa penataan pemerintahan Prabowo tidak hanya berlangsung di tingkat kabinet. Pergeseran juga mencakup institusi strategis, termasuk Polri dan sejumlah badan negara. Dengan dilantiknya pejabat baru, publik kini menunggu bagaimana perubahan komposisi tersebut diterjemahkan ke dalam kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (**)