LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ratusan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun anggaran 2024 di Kabupaten Pidie Jaya tengah menggantungkan harapan besar kepada Bupati Pidie Jaya, Tgk. H. Sibral Malasyi, S.Sos., ME, agar segera mengangkat mereka sebagai tenaga PPPK pada April 2025.

Dalam beberapa hari terakhir, kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjadi sorotan, di mana ia mempersilakan instansi yang siap untuk mengangkat CASN tahun 2024 lebih awal, yaitu mulai April 2025. Keputusan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengangkatan tenaga PPPK sesuai dengan kesiapan masing-masing instansi.

Muhammad Nasir, Koordinator PPPK Pidie Jaya, menyampaikan kegelisahan dan harapan para tenaga PPPK yang telah lama menanti kepastian nasib mereka. “Kami sangat berharap kepada Bapak Bupati Pidie Jaya untuk segera mengambil langkah agar kami bisa diangkat lebih cepat. Banyak dari kami yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan status honorer dan kini menanti kepastian hidup melalui status PPPK,”  bahkan ada diantara kami yang hampir memasuki masa pensiun. ujarnya.

Banyak tenaga honorer di Pidie Jaya yang sudah lama mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di berbagai instansi pemerintahan. Mereka telah bekerja keras dengan segala keterbatasan, baik dalam hal gaji yang minim maupun fasilitas yang terbatas. Pengangkatan sebagai PPPK bukan hanya sekadar status, tetapi juga bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam membangun daerah.

Salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pengangkatan mereka akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan keluarganya. “Gaji kami sebagai honorer jauh dari cukup. Banyak dari kami yang harus bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika kami segera diangkat sebagai PPPK, itu akan menjadi berkah luar biasa bagi kami dan anak-anak kami,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Sejalan dengan instruksi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Pidie Jaya memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan kepedulian terhadap tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik. Langkah cepat dan responsif dari Bupati Pidie Jaya akan menjadi angin segar bagi ratusan tenaga honorer yang menanti kejelasan masa depan mereka.

Masyarakat Pidie Jaya kini menunggu kebijakan dari pemimpin daerah mereka. Akankah harapan ini segera terwujud? Semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Bupati Pidie Jaya dalam beberapa hari ke depan.

PPPK bukan hanya soal status, tetapi juga soal kesejahteraan dan penghargaan atas dedikasi. Saatnya pemerintah daerah bertindak cepat dan memberi kepastian bagi mereka yang telah lama berjuang di garis depan pelayanan publik. (*)