LIPUTANGAMPONGNEWS.ID | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong keterbukaan informasi publik dengan memproduksi beragam konten digital seputar pertanahan dan tata ruang. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi resmi secara cepat dan tepercaya.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan penyebaran informasi digital membuat kementerian lebih mudah menjangkau publik. “Semua program, inovasi, hingga layanan digital ATR/BPN bisa diketahui masyarakat secara real time,” ujarnya usai Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KIP di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

PPID ATR/BPN mencatat 692 permohonan informasi hingga 14 November 2025, baik dari pusat maupun daerah. Sebanyak 53% di antaranya menanyakan SOP layanan pertanahan. Untuk itu, PPID menghadirkan konten berbahasa ringan dan mudah dipahami, seperti PRODUKTIF (Produksi Konten Informatif), SAMSON (Saatnya Menjawab Suara Online), hingga Tangkal Hoaks yang meluruskan informasi tidak berdasar di media sosial.

Ossy juga menyoroti tingginya minat masyarakat pada Hotline WhatsApp Pengaduan yang menggunakan single number dan terhubung hingga satuan kerja di daerah. “Layanan ini memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan,” katanya.

Ia mengingatkan seluruh pelaksana PPID agar berpegang pada regulasi keterbukaan informasi, termasuk UU 14/2008 dan Permen ATR/BPN 32/2021, agar tidak ragu dalam memilah informasi yang boleh dibuka dan yang dikecualikan. “Akses informasi adalah hak dasar warga negara,” tegasnya.

Dalam uji publik tersebut, Wamen Ossy turut didampingi jajaran Biro Humas dan Protokol ATR/BPN serta para pejabat terkait. (**)