LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mendukung reformasi sistem pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui langkah konkret di lapangan.

Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, bersama Wakil Bupati Hasan Basri, Sekda Dr. Munawar Ibrahim, serta sejumlah kepala SKPK, meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka di kawasan Rungkom. Peninjauan ini juga turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Yan Rusmanto, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkumham Aceh memaparkan konsep pembangunan Lapas Terbuka yang tidak hanya menambah kapasitas penahanan, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan produktif. Lapas ini dirancang untuk mengintegrasikan program pertanian, ketahanan pangan, serta pelatihan keterampilan kerja bagi warga binaan.

“Kita ingin menghadirkan lapas sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan, bukan sekadar tempat penahanan. Pidie Jaya punya potensi besar untuk mewujudkan itu,” ujar Yan Rusmanto.

Bupati Sibral menyatakan bahwa Pemkab telah menyiapkan lahan sebagai bentuk keseriusan mendukung dua proposal strategis kepada pemerintah pusat: pembangunan Lapas dan Kantor Imigrasi di Pidie Jaya. Ia menegaskan bahwa proyek ini bukan semata infrastruktur, melainkan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia, termasuk warga binaan.

“Kita sudah siapkan tanahnya. Ini bagian dari ikhtiar membangun manusia yang lebih baik, termasuk yang sedang dalam masa pembinaan,” ujarnya.

Wakil Bupati Hasan Basri dan Sekda Munawar turut melakukan pemetaan bersama tim teknis, memastikan pemanfaatan optimal lahan sesuai konsep pemasyarakatan yang menekankan produktivitas dan kemandirian.

Langkah ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Bupati Sibral dengan Menko Polhukam dan Menko Hukum dan HAM, Prof. Yusril Ihza Mahendra, yang berlangsung beberapa waktu lalu di Pidie dalam momentum peresmian Memorial Living Park Rumoh Geudong.

Pemkab berharap kehadiran Lapas Terbuka di Rungkom dapat menjadi solusi atas overkapasitas lapas di wilayah tetangga, sekaligus menjadi model nasional pemasyarakatan yang lebih manusiawi, progresif, dan memberdayakan. (**)