Liputangampongnews.id - Memasuki akhir tahun anggaran 2021yang tinggal menghitung hari, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya sangat minim, pencapaiannya hanya 18 persen.

Target yang diharapkan bisa mencapai Rp.2,3 miliar, hanya terkumpul Rp.400 jutaan atau 18 persen saja. Bisa dipastikan target PAD dari sewa alat berat yang dikelola bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Kabupaten Pidie Jaya mustahil tercapai.

Kepala BPKK Kabupaten Pidie Jaya, M Diwarsyah melalui Kepala Bidang Aset, Bustamian mengatakan, hingga kini pengelolaan alat berat itu masih di bawah kami. Ia mengakui jika target mustahil tercapai tahun 2021, dimana banyak kendala yang mempengaruhinya." katanya, Senin (6/12/2021) saat ditemui awak media ini.

"Mana mungkin target PAD dari sewa alat berat bisa terealisasi dengan maksimal, kondisinya sering rusak. Saat bekerja alatnya rusak sehingga terhenti pekerjaan. Untuk memperbaikinya pun belum ada biaya," akui Bustamian.

Caption foto: kondisi alat berat yang mengalami kerusakan di lokasi pekerjaan.

Lanjut ia, banyak alat berat disimpan di gudang dan ada beberapa terpaksa dibiarkan di lokasi pekerjaan karena dalam proses perbaikan. Untuk spare part yang rusak juga membutuhkan biaya besar dan pihak terus berusaha untuk memperbaikinya, yang pasti tidak semudah membalikan telapak tangan," cerutu Bustamian

Termasuk tahun ini pekerjaan fisik di Kabupaten Pidie Jaya kecil begitu juga dengan Kabupaten/Kota lainnya. Dimana yang menyewa alat berat biasanya rekanan (pihak ketiga). Jika pekerjaan fisik tidak ada bagaimana bisa alat berat tersewakan.

"Ditambah lagi kondisi alam sering hujan sehingga dalam pekerjaan tidak maksimal, jadi alat banyak terparkir tidak bekerja " paparnya

Selain itu, karena pekerjaan fisik kecil yang menyebabkan alat berat hampir semua daerah terparkir di gudang masing-masing. Adapun rekanan (pihak ke 3) yang melaksanakan pekerjaan di Pidie Jaya juga juga membawa alat dari luar Pidie Jaya, yang kondisinya lebih terjamin," kata Butamian memperkirakan.

"Kita juga tidak mengenyampingkan penggunaan alat berat untuk kegiatan sosial dan menjadi prioritas sesuai program  Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya. Kalau masyarakat (kegiatan sosial) tidak menyewa, hanya melalui surat,” akhiri Bustamian.

Adapun kendalanya PAD sewa alat berat minim, yaitu:
1. Alat sering rusak
2. Kondisi Alam sering hujan
3. Kegiatan Fisik kecil
4. Pihak ke 3 mendatangkan alat berat dari luar Pidie Jaya. (FAN)