LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan. Usulan ini dilontarkan karena program tersebut dinilai belum merata, mengingat banyak sekolah madrasah dan pondok pesantren (ponpes) yang belum menerima manfaatnya. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi kecemburuan sosial di antara siswa dari berbagai jenis sekolah.

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menegaskan bahwa program MBG seharusnya tidak menimbulkan diskriminasi antar peserta didik. Jika pemerintah tidak mampu memastikan pemerataan manfaat program tersebut, ia mengusulkan agar program ini dibatalkan. “Kalau enggak berani menyesuaikan semuanya, batalkan. Kalau didiskriminasi ya dibatalkan saja,” ujar Anwar Abbas, Sabtu (11/1/2025).

Program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, menurut Buya Anwar, pelaksanaannya yang tidak menyentuh semua kalangan, khususnya di sekolah berbasis Islam seperti madrasah dan ponpes, mencederai keadilan sosial. Padahal, alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini cukup besar.

Anwar Abbas juga memberikan alternatif solusi jika program tersebut ingin tetap berjalan. Ia menyarankan agar MBG difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, daripada diberikan secara serampangan. Dengan pendekatan ini, manfaat program dapat dirasakan secara lebih tepat sasaran tanpa membebani anggaran negara.

Saran ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi dan prioritas dalam kebijakan publik. Jika tidak segera dievaluasi, program MBG berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang lebih luas, terutama dari kalangan yang merasa terpinggirkan. Pemerataan manfaat program seperti ini sangat penting demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (**)