LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Sejumlah pelamar program Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam proyek P3TGAI Tahun Anggaran 2025 di bawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatra I, meluapkan kekecewaan atas proses seleksi yang dinilai membingungkan. Para pelamar yang sebelumnya mendapat email resmi dari panitia pusat Kementerian PUPR bahwa mereka lulus dan dijadwalkan mengikuti wawancara, justru mendapati nama mereka tidak tercantum dalam pengumuman tahap wawancara. Tak pelak, dugaan adanya ketidaktransparanan pun mencuat, meninggalkan rasa kecewa yang sulit ditepis, Minggu (29/6). 

Informasi yang diterima media ini menyebutkan bahwa para pelamar dari sejumlah kabupaten, seperti Pidie dan Pidie Jaya, sempat bersiap menuju Banda Aceh untuk tahap wawancara. Namun harapan mereka kandas ketika pengumuman resmi menunjukkan nama-nama yang jauh berbeda dari daftar lulus di email. Ironisnya, beberapa peserta yang bahkan mengantongi nilai tinggi pada tes tulis, tetap dicoret dengan alasan “tidak memenuhi perangkingan”.

“Saya sudah dapat email dinyatakan lulus dan disuruh bersiap untuk wawancara, tapi ketika pengumuman keluar, nama saya hilang begitu saja. Alasannya katanya nggak masuk perangkingan. Kalau begitu, buat apa dikasih lulus dulu?” keluh seorang pelamar asal Pidie Jaya. Ia menilai bahwa proses ini seperti mempermainkan harapan peserta yang sudah bersusah payah mengikuti seleksi awal.

Pihak panitia melalui penjelasan tak resmi yang dikirim ke sejumlah peserta menyebutkan bahwa peserta yang dinyatakan lulus via email namun tidak dipanggil wawancara, akan diprioritaskan untuk tahap dua pada Agustus atau September mendatang. “Tapi kami kan daftar untuk tahap pertama, bukan tahap dua. Ini bukan sistem antrean sembako,” sindir seorang peserta dari Sigli yang merasa dirugikan oleh pola seleksi yang menurutnya kabur dan berubah-ubah.

Perangkingan menjadi alasan pamungkas panitia. Mereka menyebut bahwa kuota tahap pertama sangat kecil dibandingkan jumlah pelamar, sehingga seleksi dilakukan berdasarkan kombinasi nilai, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan. Namun, peserta menilai penjelasan itu datang belakangan, bukan bagian dari informasi awal. “Kalau dari awal sudah dibilang soal kuota dan perangkingan, mungkin kami tidak merasa dibohongi. Tapi ini seperti jebakan batman,” ujar seorang peserta lain sambil menunjukkan email ‘kelulusan’ yang kini tak berarti.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatra I terkait dugaan miskomunikasi dan kejanggalan tersebut. Namun satu hal yang pasti, para pelamar yang merasa diabaikan kini menanti kejelasan, bukan janji manis yang ditunda. Sebab bagi mereka, kepercayaan publik terhadap lembaga dimulai dari transparansi proses sekecil apa pun, termasuk seleksi pendamping masyarakat. (**)