LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Dugaan kegagalan proyek Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tenggara kembali mencuat seiring banjir yang terus berulang di wilayah tersebut. Proyek bernilai sekitar Rp16 miliar dari APBN itu dinilai tak berdampak signifikan terhadap pengendalian banjir dan kerusakan lingkungan.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, Muhammad Saleh Selian, menyebut proyek RHL yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui BPDAS Wampu–Sei Ular patut diduga bermasalah sejak tahap awal pelaksanaan.

“Proyek ini selesai lima tahun lalu, tapi banjir justru makin sering terjadi. Ini menandakan fungsi rehabilitasi hutan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Saleh Selian dalam pernyataan tertulinya, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, pelaksanaan RHL diduga tidak sesuai petunjuk teknis KLHK. Hutan lindung yang seharusnya menjadi daerah resapan air gagal menjalankan fungsinya, terbukti dari banjir yang kini terjadi meski hujan singkat.

LIRA mencatat proyek RHL tersebar di sejumlah kecamatan dengan nilai kontrak miliaran rupiah, dikerjakan oleh beberapa perusahaan dari luar daerah. Pola penunjukan rekanan, lemahnya pengawasan, serta minimnya transparansi memunculkan dugaan kongkalikong dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Jika proyek ini dikerjakan sesuai aturan, banjir seharusnya berkurang, bukan makin parah,” tegas Saleh.

Atas kondisi tersebut, LIRA mendesak Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan langsung ke lapangan serta meminta KLHK RI mengevaluasi total proyek RHL di Aceh Tenggara dan membuka ruang penegakan hukum bila ditemukan penyimpangan.

“Jangan sampai rehabilitasi hutan hanya menjadi proyek administrasi, sementara dampaknya nol bagi masyarakat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPDAS Wampu, Sei Ular belum memberikan keterangan resmi terkait proyek RHL yang telah menghabiskan puluhan miliar rupiah uang negara." Tutup Saleh. (**)