LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan  perempuan di Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan, hingga November 2023 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P3A) Dinas Sosial Pidie Jaya mencatat 35 kasus.

"Kalau kita melihat jumlah kasus yang kita catat sampai saat ini ada 35 kasus, kata Mutia, Kepala Bidang PPPA Dinsos Pidie Jaya, Senin 4 Desember 2023.

Kasus tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia mengatakan selama tahun 2022 tercatat 23 kasus.

Dari 35 kasus, Mutia menjelaskan kekerasan paling dominan untuk anak adalah pelecehan, anak berhadapan hukum (ABH), anak terlantar, pemerkosaan, dan sodomi mencapai 30 kasus, sedangkan kekerasan perempuan dominan terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada 5 kasus.

Untuk saat ini 2 kasus sudah ada keputusan hukum, yang lain tinggal menunggu keputusan pengadilan, semua kasus tersebut kita telah melakukan pendampingan, sebut Mutia. 

Mutia menjelaskan persoalan ini ibarat gunung es, perlu adanya  kerjasama semua pihak untuk mencegah dan penanganan terhadap korban.

"Kita tidak bisa bergerak sendiri di sini, butuh koordinasi dengan pihak terkait di setiap wilayah," katanya.

Dari delapan Kecamatan di Pidie Jaya  semua di dominasi kasus kekerarasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Peningkatan itu terjadi kata Mutia, namun kini korban dan  keluarga korban sudah mulai berani melaporkan tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami.

Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu terjadi tak terlepas dari faktor pola asuh orang tua yang selama ini kurangnya kontrol terhadap anak-anak.

Kemudian lanjut dia, kontrol dari lingkungan tempat tinggal, kebebasan dalam pergaulan, keterbukaan akses internet dan narkoba dapat menjadi maraknya kasus ini terjadi.

Untuk menurunkan kasus kekerasan ini, P3A terus bersinergi dengan dinas terkait dan instansi vertikal seperti dengan kepolisian dan Lembaga masyarakat yang peduli terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

"Mengajak perangkat gampong peduli dan membuka layanan pengaduan, karena perangkat gampong adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan korban,” ajaknya. (N)