LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Issu yang merebak adanya pungli di kantor Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kota Langsa Provinsi Aceh semakin merebak, ke masyarakat, pungli itu dilakukan oleh oknum ASN kepada pegawai Kontrak di Kantor itu.

Ketua Yayasan Adhokasi Rakyat Aceh ( YARA) Kota Langsa, H A Muthallib Ibr, SE,.SH,.M.SI,.M.Kn, meminta pihak Polres Langsa untuk segera mengusut kasus dugaan pungli yang sangateresahkan kalangan Pegawai Kontrak di DLH Kota Langsa.

Kita minta pihak Polres atau Pihak Kejaksaan, segera usut kasus dugaan pungli periksa pelakunya seret ke meja hijau, ujar H A Muthallib kepada sejumlah Wartawan di Kantor YARA Langsa Simpang 4 Remi Pemko Langsa Provinsi Aceh Rabu ( 28/9/22) pagi.

Issu pungli yang terjadi dikantor DLH Langsa merebak sepekan ini, jadi pembicaraan hangat pihak ASN maupun pegawai kontrak juga kalangan masyarakat, ujat H Thallib.

Kalau issu ini  benar polisi atau pihak kejaksaan bisa membawa kasus ini ke ranah pidana, apa lagi korban nya mencapai 400 orang, kalau kita hitung hitung, tenaga kontrak 400 orang, dan dikalikan 200 ribu kali 400, mencapai  Rp.80 juta lebih kurang, namun bukan besar uang nya, tapi moral ASN semakin bobrok dikalangan  Pemko Langsa, ujar H Thallib, yang juga Dosen FH Unsam.

Lebih lanjut H Thallib,  dikatakan nyakita mintak penegak hukum harus gerak cepat dalam kasus ini, agar ada efek jera para pihak ASN yang melakukan pungli, di kantor kebersihan Pemko Langsa, uajr mantan Wakil Ketua PWI Aceh.

H Thallib yang juga Advokat menyebutkan, kasus ini sebelum nya merebak di beberapa grup WhatsApp, dan juga di FB, sehingga diketahui oleh masyarakat banyak, kita juga kaget mendengar adanya oknum ASN yang melakukan pungli terhadap tenaga kontrak, lalu kita coba lakuka investigasi ke lapangan, ternyata issu itu benar adanya pungli, ujar  nya lagi.
Kita minta pihak penegak hukum harus segera telusuri kasus ini agar segera terungkap, kita juga menduga bukan hanya di kantor DLH kota Langsa saja adanya pungli ini, namun sedang kita lakulan investigasi ke beberapa kantor pemerintah  lain nya, tutup H Thallib.  (**)