LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Pidie, pada tahun 2022 ini tidak bisa berbuat banyak, pasalnya anggaran  operasional pada instansi tersebut minim. 

Diutarakan Kasatpol PP & WH Pidie, Farizal, AP.,M.A.P., bahwa sepanjang tahun 2022 tidak menangani kasus pelanggaran Syariat maupun kegiatan rutin lainnya, kondisi tersebut disebabkan minimnya anggaran.

"Alokasi anggaran secara umum pada 2022 hanya mencukupi untuk pembayaran gaji personel, kebutuhan ATK dan SPPD, padahal kita juga membutuhkan penambahan penyidik, saat ini hanya satu orang penyidik yang kita miliki, idealnya ada empat penyidik," ungkapnya.

Pada tahun ini beberapa kasus pelanggaran syariat terpaksa harus ditangani di gampong, ketiadaan anggaran dalam penyelidikan merupakan faktor kendala, juga untuk tugas patroli dan penertiban, sebut Farizal.

"Kondisi ini menjadi perhatian kami terkait penyelesaian kasus di gampong, dan kami akui sejauh ini tidak memiliki anggaran dalam melakukan penyelidikan kasus pelanggaran syariat Islam di Pidie, dan tugas tugas rutin lainnya",imbuhnya.

Terkait adanya alokasi Dana Otsus untuk kegiatan WH, pihaknya tidak mengetahui dimana alokasi anggaran tersebut. 

"Jika ada alokasi anggaran tersebut pihaknya akan lebih optimal dalam menjalankan program dan penegakan syariat Islam di Pidie," pungkas Kasatpol PP & WH Pidie. (AS)