LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Sejumlah keuchik, aparatur gampong, dan imum meunasah di 222 Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya mengaku sudah lima bulan tidak menerima hak mereka. Tunggakan terdiri dari dua bulan jerih tahun sebelumnya dan tiga bulan jerih tahun 2025, yang menjadi sumber penghidupan, tak kunjung cair. “Pemerintahan gampong tetap berjalan, pelayanan publik tetap berjalan, tapi hak mereka dibiarkan menggantung,” Selasa (12/8).

Jafaruddin, salah seorang Keuchik di Kecamatan Meureudu, Senin (11/8) menyebut, gaji keuchik dua bulan periode sebelumnya belum diselesaikan, sementara tiga bulan jerih tahun ini juga masih tertunggak.

Keluhan serupa datang dari Kecamatan Trienggadeng. Mereka menilai tunggakan ini membuat aparatur kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. “Kalau begini terus, bagaimana kami bisa fokus melayani masyarakat?” ujar salah seorang keuchik.

Salah seorang Sekretaris Desa mengatakan bahwa jerih tahun 2025 untuk Januari hingga April telah dibayarkan. Namun, gaji untuk Mei hingga Juli 2025 masih menunggak, ditambah sisa jerih dua bulan tahun 2023 yang belum dilunasi. “Ada lima bulan gaji yang belum kami terima,” katanya. Keterlambatan ini bukan hanya memukul ekonomi pribadi, tetapi juga menghambat kelancaran pemerintahan di tingkat gampong.

Perangkat gampong mulai mempertanyakan mengapa pembayaran gaji aparatur, yang menjadi ujung tombak pelayanan publik, justru tertunda begitu lama. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa menggunakan dana pribadi untuk mendukung kelancaran aktifitas tetap berjalan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Pidie Jaya, Hasbi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (12/8), mengakui masih ada tunggakan tiga bulan jerih dari Mei hingga Juli 2025. “Dalam waktu dekat akan segera dibayarkan, menunggu kesiapan SK dari BPKK Pidie Jaya, Sedangkan sisa dua bulan tahun sebelumnya akan dialokasikan pada anggaran perubahan 2025,” jelasnya. (**)