Oleh: Dr. Safwan, S.Pd.I., M.Ag - Ketua KNPI Pidie Jaya Periode 2008–2013

OPINI - Duka masyarakat Pidie Jaya (Pijay), khususnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, seolah tiada akhir. Belum hilang rasa lelah dan sedih akibat trauma banjir bandang tahun 2025 lalu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum sepenuhnya tuntas, serta masih banyak warga yang terpaksa bertahan di hunian sementara (huntap)—hari ini musibah yang sama kembali datang menerjang. Air kembali meluap, merendam pemukiman, dan memutus asa warga yang sedang berjuang menata kembali kehidupan mereka.

Kondisi ini bukan lagi sekadar musibah musiman, melainkan wujud nyata penderitaan berkepanjangan yang dialami masyarakat. Bertahan hidup dalam ketidakpastian—setiap kali hujan deras turun, rasa cemas dan ketakutan selalu menghantui—tentu bukan hal yang wajar untuk dibiarkan terus terjadi.

Sebagai bagian dari masyarakat dan mantan Ketua KNPI Pidie Jaya, saya sangat prihatin dan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh abai. Ada beberapa hal mendasar yang harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat:

Penanganan Luapan Sungai dan Drainase yang Sistematis

Banjir berulang di Meureudu dan Meurah Dua menunjukkan adanya masalah mendasar pada Daerah Aliran Sungai (DAS) serta penataan saluran air. Perlunya normalisasi sungai secara komprehensif, pembenahan tanggul, dan perbaikan sistem drainase agar debit air tidak selalu melimpah ke pemukiman warga setiap kali curah hujan meningkat.

Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Banjir Bandang

Masyarakat yang masih bertahan di hunian sementara (huntap) membutuhkan kepastian dan percepatan pemulihan tempat tinggal serta infrastruktur dasar. Sangat ironis ketika proses pemulihan musibah lalu belum rampung, warga justru harus menghadapi hantaman banjir baru.

Langkah Konkret, Bukan Sekadar Bantuan Darurat

Penanganan musibah tidak boleh berhenti pada pembagian sembako atau evakuasi sesaat. Pemerintah dituntut hadir membawa solusi jangka panjang yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan agar dua kecamatan ini keluar dari mata rantai banjir tahunan.

Masyarakat Meureudu dan Meurah Dua telah cukup bersabar dan menderita. Kini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan dan ketegasan nyata. Jangan biarkan penderitaan warga menjadi rutinitas yang dimaklumi tanpa ada aksi nyata untuk menghentikannya.