LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Tim gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menemukan masih ada pangkalan yang menjual gas LPG 3 kilogram tidak sesuai prosedur atau secara bebas. Temuan tersebut terungkap dalam monitoring dan evaluasi (monev) terhadap ketersediaan, harga, dan distribusi LPG bersubsidi di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, Rabu (11/11).

Meski demikian, hasil pemantauan tim gabungan Pemkab Pidie Jaya menunjukkan ketersediaan LPG 3 kg di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan stabil. Harga LPG juga relatif normal, sementara distribusi berjalan lancar tanpa hambatan berarti, meskipun daerah itu masih menghadapi musibah banjir susulan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Pidie Jaya, Saifuddin, mengatakan pihaknya telah memberikan teguran lisan kepada pangkalan yang kedapatan melakukan penjualan tidak sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga akan melayangkan teguran tertulis apabila pelanggaran serupa masih ditemukan.

"Sejauh ini, indikasi pelanggaran yang kami temukan masih sebatas penjualan bebas oleh pangkalan. Belum ditemukan pelanggaran lain yang lebih serius. Kami sudah memberikan teguran lisan dan akan menindaklanjutinya dengan teguran tertulis," kata Saifuddin kepada Liputan Gampong News seusai kegiatan.

Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, untuk mengantisipasi potensi kelangkaan, penimbunan, serta penyimpangan distribusi LPG bersubsidi.

Menurut Saifuddin, pengawasan diperlukan untuk memastikan subsidi energi dari pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Terlebih, setiap pangkalan telah memiliki wilayah distribusi masing-masing melalui program One Village One Outlet (OVO) Pertamina.

Program tersebut bertujuan memastikan setiap desa/ gampong memiliki minimal satu pangkalan resmi LPG 3 kg sehingga masyarakat dapat memperoleh gas bersubsidi di wilayah tempat tinggalnya tanpa harus bergantung kepada pengecer yang berpotensi menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

Saifuddin juga mengingatkan bahwa sejak 1 Februari 2025, pengecer atau warung biasa tidak diperbolehkan lagi menjual LPG 3 kg, kecuali telah terdaftar sebagai pangkalan atau subpangkalan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kami ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Karena itu, pengawasan distribusi LPG bersubsidi akan terus kami intensifkan agar penyalurannya tepat sasaran," ujarnya.

Pemkab Pidie Jaya memastikan monitoring terhadap harga dan distribusi kebutuhan pokok, khususnya LPG bersubsidi, akan dilakukan secara berkala. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan energi rumah tangga di tengah kondisi daerah yang masih terdampak bencana banjir.

Saifuddin menegaskan, pemerintah daerah tidak akan segan mengambil tindakan lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Jika terdapat indikasi tindak pidana, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk penanganan sesuai ketentuan hukum.

"Kami akan terus menggalakkan imbauan dan memperketat pengawasan. Jika ditemukan unsur tindak pidana dalam penjualan LPG subsidi, kami bersama kepolisian akan menindaklanjutinya secara tegas tanpa pandang bulu," pungkasnya. (*)