LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Anggota DPRK Pidie Jaya, Teuku Zikri, S.Sos.I, kembali bersuara keras terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam penanganan pascabanjir. Ia menilai, hingga hari kelima sejak air bah menerjang, Pidie Jaya masih bekerja tanpa sistem koordinasi yang solid. Kondisi ini, menurutnya, sangat berisiko menghambat tersalurnya bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak secara luas.

Zikri mengungkapkan bahwa sebagian besar titik pengungsian belum mendapatkan dukungan memadai, terutama logistik, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Bahkan, sejumlah warga yang pulang ke rumah dalam keadaan penuh lumpur dan puing juga belum memperoleh pertolongan berarti. “Situasi ini memprihatinkan. Tanpa Satgas, siapa yang memastikan siapa mendapatkan apa?” tegasnya.

Ia menekankan perlunya pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana Banjir agar jalur koordinasi antarinstansi berjalan cepat dan terarah, terutama pada masa tanggap darurat yang membutuhkan bantuan tepat sasaran. Dengan adanya Satgas, setiap bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, lembaga kemanusiaan, hingga donatur pribadi dapat disalurkan melalui satu pintu agar tidak tumpang tindih serta tepat sasaran.

Menurut Zikri, Satgas juga harus diisi oleh orang-orang berpengalaman dalam manajemen bencana, bukan hanya pejabat administratif yang minim pengetahuan lapangan. Dengan komposisi yang kuat, komunikasi lintas sektor dapat berjalan optimal: Dinas PU menangani kerusakan rumah dan infrastruktur, Dinas Pertanian mendata irigasi dan lahan pertanian, Dinas Sosial memastikan jumlah pengungsi dan lokasi penampungan, sementara BPBD menjadi komando teknis.

Ia menyatakan bahwa akurasinya data adalah kunci. Satgas harus memiliki basis data menyeluruh, mulai dari jumlah rumah rusak, jembatan terputus, jalan yang tidak bisa dilalui, hingga kebutuhan air bersih dan sanitasi warga. “Dengan data tunggal, setiap pihak yang ingin membantu Pidie Jaya cukup berkoordinasi dengan Satgas, bukan membuat data baru atau menduga-duga kebutuhan,” ujarnya.

Zikri mengingatkan bahwa tanpa pusat komando yang jelas, penanganan bencana akan terus dipenuhi kekacauan administrasi, pemborosan logistik, dan potensi bantuan yang tidak sampai ke warga yang paling membutuhkan. “Kita tidak boleh lagi bekerja dengan pola reaktif. Warga menunggu kepastian, bukan kebingungan,” katanya.

Di akhir keterangannya, politisi Partai Golkar itu mengatakan kembali bahwa Satgas bukan sekadar struktur, tetapi kompas penyelamat bagi Pidie Jaya pada masa krisis. “Jika Satgas dibentuk hari ini, besok data bisa mulai dikumpulkan, dan lusa distribusi menjadi terarah. Tanpa itu, penderitaan warga akan semakin panjang. Pemerintah harus bertindak sekarang,” pungkasnya. (TS)