LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektor Riset Pemanfaatan Sedimen Banjir untuk membahas potensi lumpur pascabencana menjadi batu bata dan bata ringan. Forum strategis ini menjadi langkah besar dalam mengubah material sedimen yang selama ini dianggap masalah lingkungan menjadi bahan bangunan bernilai ekonomi tinggi.

FGD yang berlangsung di Aula Unit 1 Distanbun Aceh, Banda Aceh, Kamis (9/7/2026), mempertemukan unsur pemerintah, peneliti, akademisi, lembaga sosial, serta pemangku kepentingan terkait untuk mematangkan hasil riset agar dapat segera diimplementasikan di lapangan.

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Forum Zakat (FOZ), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat yang telah melakukan identifikasi awal terhadap sedimen lumpur bencana di sejumlah wilayah terdampak di Aceh.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, menegaskan bahwa FGD tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan hasil riset, memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, menentukan mekanisme implementasi, serta merumuskan rencana tindak lanjut.

“FGD ini merupakan kolaborasi dengan Forum Zakat, BRIN, USK, dan Nurul Hayat. Tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi kondisi lapangan dan hasil uji laboratorium, membahas masukan dari berbagai pihak, menentukan mekanisme implementasi di lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut,” ujar Azanuddin Kurnia dalam sambutannya.

Ia berharap proses pemanfaatan sedimen lumpur menjadi bata ringan dapat segera diterapkan di wilayah terdampak bencana, dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima manfaat agar memahami teknik produksi bata dari material lumpur.

“Kami berharap secepatnya proses ini dapat diimplementasikan di lapangan. Masyarakat perlu mendapatkan pelatihan agar memahami cara membuat bata ringan dari lumpur bencana. Dengan dukungan semua pihak, hasil penelitian ini diharapkan dapat diperluas ke berbagai daerah yang memiliki sawah rusak berat,” tambahnya.

Riset ini dilatarbelakangi oleh banjir besar yang melanda Provinsi Aceh pada akhir 2025 dan menyebabkan akumulasi sedimen dalam jumlah sangat besar di kawasan permukiman, lahan pertanian, serta badan sungai.

Hasil observasi lapangan di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan ketebalan endapan lumpur pada beberapa titik terdampak mencapai 1 hingga 2,5 meter, sehingga mengubah struktur lahan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Dalam proses normalisasi Sungai Krueng Meureudu, sedikitnya 124.324 meter kubik material sedimen telah dikeruk. Namun, berdasarkan estimasi lapangan, total volume sedimen di wilayah terdampak diperkirakan masih jauh lebih besar dan belum seluruhnya tertangani.

Dampak sedimentasi juga dirasakan pada sektor pertanian. Sekitar 27.065 hektare lahan sawah di Aceh terdampak banjir dan tidak dapat ditanami karena tertutup material lumpur, sehingga menghambat produktivitas lahan dan memperberat pemulihan ekonomi masyarakat.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, tim peneliti telah melakukan observasi lapangan di Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang, pengambilan sampel sedimen pada 10 titik lokasi, pengujian karakteristik material di laboratorium, serta asesmen sosial terhadap masyarakat dan pemerintah desa di wilayah terdampak.

Hasil awal riset menunjukkan adanya variasi karakteristik material sedimen antar lokasi, sehingga tidak semua titik memiliki tingkat kesesuaian yang sama untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bata.

Selain itu, tim peneliti juga menemukan perbedaan tingkat penerimaan masyarakat terhadap rencana pemanfaatan sedimen, termasuk terkait manfaat ekonomi, aspek lingkungan, dan kesiapan mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan analisis awal, Desa Meunasah Mancang dan Desa Dayah Usen di Kabupaten Pidie Jaya mulai mengerucut sebagai lokasi prioritas untuk tahap implementasi lanjutan karena memiliki kombinasi karakteristik material yang lebih sesuai serta dukungan sosial masyarakat yang cukup kuat.

FGD ini turut menghadirkan narasumber dari Forum Zakat dan Universitas Syiah Kuala, serta penanggap dari BPBA, Dinas ESDM Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, dan perwakilan SKPK terkait dari Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala, Kepala Bappeda Aceh, Kepala BPBA Aceh, Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Kepala Dinas ESDM Aceh, serta perwakilan pemerintah daerah dan kepala desa dari wilayah yang menjadi lokasi kajian.

Melalui forum ini, Pemerintah Aceh berharap tercapai kesepahaman lintas sektor mengenai pemanfaatan sedimen banjir sebagai bahan baku bata, sehingga implementasi riset dapat berjalan sesuai dengan kondisi teknis, sosial, dan kelembagaan di lapangan.

Inovasi ini dinilai tidak hanya memberikan solusi terhadap persoalan lingkungan pascabencana, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat terdampak melalui produksi bahan bangunan berbasis teknologi tepat guna. (**)