LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, Sudirman atau akrab disapa Haji Uma, menyoroti polemik yang terus berlanjut terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara V, Jakarta, Selasa (14/1), Haji Uma menyampaikan keresahan masyarakat di daerah terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, proses seleksi PPPK yang tidak kunjung memberikan kepastian telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah melewati batas usia maksimal. "Polemik ini sangat kita sayangkan. Banyak yang merasa seolah dipermainkan karena tidak ada kejelasan penerimaan, meskipun mereka telah memenuhi kualifikasi," ujar Haji Uma.

Ia menyatakan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi dari daerah yang mengeluhkan ketidakadilan dalam proses rekrutmen.

"Proses ini jangan sampai menjadi bola panas yang terus bergulir tanpa penyelesaian. Kita harus memastikan bahwa semua pihak yang memenuhi kriteria mendapatkan kesempatan yang adil," tegas Haji Uma.

Polemik ini menjadi salah satu dari sejumlah isu yang disampaikan Haji Uma dalam sidang paripurna, selain masalah eksploitasi anak, perdagangan manusia, dan transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) di Aceh. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (**)