LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Polemik mengenai keterlambatan pembayaran gaji keuchik dan perangkat desa di Kabupaten Pidie Jaya kian memanas. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah perangkat desa mulai mempertanyakan alasan di balik belum cairnya jerih mereka selama enam bulan, padahal tahun 2024 hampir berakhir.

“Saat berbincang di warung kopi dan setelah mengonfirmasi beberapa keuchik, terungkap bahwa jerih keuchik dan perangkat desa tahun 2023 masih tertunggak satu bulan, sementara untuk tahun 2024 sudah lima bulan belum dibayarkan,” ungkap Mahlil, mantan Sekretaris Forum Keuchik Kecamatan Bandar Baru, kepada awak media.

Mahlil juga mempertanyakan sikap pasif para keuchik dalam menanggapi masalah ini. Menurutnya, belum ada tindakan nyata dari Forum Keuchik untuk memperjuangkan hak-hak keuchik dan perangkat desa. “Saya heran, mengapa tidak ada keuchik yang mempertanyakan hal ini kepada pemerintah kabupaten? Apakah Ketua Forum Keuchik tidak berani memperjuangkan nasib anggotanya?” katanya dengan nada kecewa.

Pembayaran jerih keuchik dan perangkat desa adalah kewajiban pemerintah yang telah dianggarkan dalam APBG. Oleh karena itu, Mahlil mendesak Pemkab Pidie Jaya untuk segera melunasi hak-hak keuangan perangkat desa tersebut. Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mengganggu roda pemerintahan di tingkat gampong.

“Kami berharap ada perhatian serius dari Pemkab Pidie Jaya. Gaji keuchik dan perangkat desa adalah hak yang melekat dan wajib dipenuhi,” tegas Mahlil.

Hingga kini, pihak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini, sementara keresahan perangkat desa terus meningkat. Desakan agar masalah ini segera diselesaikan semakin menguat, mengingat jerih perangkat desa merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan masyarakat di tingkat gampong. (**)