LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kehadiran Program Sekolah Rakyat di Kota Lhokseumawe dinilai membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrem.

Namun, pemerintah diminta memastikan pemerataan anggaran, kualitas guru, dan keberlanjutan program tanpa mengabaikan sekolah negeri reguler.

Program pendidikan berasrama gratis yang mencakup jenjang SD hingga SMA tersebut dipandang berpotensi menjadi instrumen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih luas.

Namun, di balik peluang tersebut, muncul sejumlah catatan. Pemerintah dinilai perlu memastikan Sekolah Rakyat tidak berkembang menjadi pusat perhatian anggaran semata, sementara sekolah negeri reguler yang masih menghadapi berbagai keterbatasan justru tertinggal dalam pembenahan.

Pemuda Kota Lhokseumawe, Faizar Rianda, melulu pernyataan tertulisnya, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk intervensi khusus pemerintah yang dapat membuka peluang lebih besar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh pendidikan dan fasilitas penunjang secara layak.

“Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Para siswa tentu memperoleh tempat tinggal, makanan, pakaian, perlengkapan belajar, serta layanan kesehatan secara gratis,” kata Faizar, Jum'at (18/9/2026).

Menurutnya, penyediaan pendidikan sekaligus kebutuhan dasar siswa dapat meringankan beban keluarga penerima manfaat. Dalam jangka panjang, akses tersebut diharapkan meningkatkan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

Meski menyambut positif kehadiran Sekolah Rakyat, Faizar mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan pemerataan pendidikan secara keseluruhan.

Dari perspektif kebijakan publik, kata dia, tantangan program tersebut tidak sederhana. Konsentrasi anggaran dan perhatian pemerintah yang terlalu besar terhadap Sekolah Rakyat berisiko menciptakan ketimpangan baru apabila tidak diimbangi dengan pembenahan sekolah negeri reguler.

“Risiko munculnya ketimpangan baru harus menjadi perhatian. Jangan sampai fokus terhadap Sekolah Rakyat membuat sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai,” ujarnya.

Persoalan tersebut menjadi penting karena keberhasilan program pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sekolah baru, tetapi juga oleh kualitas dan pemerataan layanan pendidikan secara keseluruhan.

Selain pemerataan perhatian dan anggaran, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga ketahanan pembiayaan untuk operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.

Faizar menilai keberlanjutan program perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Pemerintah juga harus memastikan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas agar tujuan peningkatan akses pendidikan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas.

“Selain masalah tersebut pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang, serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidik,” katanya.

Karena itu, ia menilai pelaksanaan Sekolah Rakyat membutuhkan pengawasan yang ketat agar program berjalan sesuai sasaran dan tidak terlepas dari agenda pembenahan pendidikan nasional.

“Dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya berbasis data, transparan, dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional,” pungkas Faizar.(**)