LIPUTANGAMPONGNEWSI.ID - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Aceh Barat adakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait tentang dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) yang di adakan di Mapolres setempat pada, Selasa (24/5/2022).

Pada kegiatan tersebut turut serta dihadiri oleh Ketua Yara Aceh Barat, Rektor UTU, Ketua MPU Aceh Barat, Ketua MAA, Ketua Satgas Ad Hoc Pelecahan Seksual UTU, PLT Kadis DP3AKB Aceh Barat, Kabid P2TP2A, perwakilan Mahasiswa UTU serta insan PERS.

Kapolres Aceh Barat AKBP Pandji Santoso, S.I.K, M.Si kepada media mengatakan kita adakan rapat koordinasi ini untuk menindaklanjuti isu-isu tentang kasus pelecehan seksual kepada perempuan dan anak yang ada di Aceh Barat.

Lanjutnya Kapolres menyampaikan bahwa selanjutnya akan di bentuk tim sesuai kesepakatan bersama instansi terkait sehingga isu dan kasus-kasus pelecehan seksual di kampus bisa teratasi.

"Saat ini kita baru saja melakukan koordinasi dan akan terus berlanjut dengan membentuk tim khusus atau yang bekerja silent sehingga kasus dapat segera terungkap," kata Kapolres.

Saat ditanya media apakah sudah ada pelaporan terkait dugaan pelecehan seksual, Kapolres mengatakan, "hal itu merupakan isu yang baru saja kita bahas, isi ini merupakan isu yang fundamental dan bahwa pemidanaan tidak boleh salah dan jika ada pelaporan korban akan kita lindungi hak nya, " ucap Kapolres.

"Kasus seperti ini pun tidak akan di ekspos, kita bekerja dengan silent namun tepat sasaran," tegas Kapolres.

Sementara itu, Rektor Universitas Teuku Umar, Prof. Dr. Jasman J Ma'aruf, SE., M.BA secara terpisah mengatakan semua pasti setuju dan sepakat anti pelecehan seksual, dan kasus tersebut ada dimana-mana, tidak hanya di kampus namun ada dimana saja.

"Saat ini dugaan kasus pelecehan seksual di UTU sudah merambat luas, namun kita belum terima pelaporan secara tertulis dari korban yang merasa dilecehkan, sehingga kita tidak ada pegangan," kata Rektor UTU.

"Satgas Ad Hoc terkait kasus pencegahan pelecehan seksual di kampus UTU sudah kita bentuk sesuai aturan kementerian dan harapannya mampu bekerja dan menelusuri kasus-kasus seperti ini," tutupnya. (GM)