LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Memasuki triwulan terakhir 2026, Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, memacu seluruh SKPK/OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengejar target yang masih tersisa.

Tak hanya instruksi, Sibral menyiapkan reward bagi OPD yang mampu mencapai atau melampaui target PAD. Sebaliknya, OPD yang gagal memenuhi target akan menghadapi konsekuensi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kebijakan itu disampaikan Sibral dalam Rapat Evaluasi Realisasi PAD Triwulan III Tahun 2026 di ruang rapat Setdakab Pidie Jaya, Rabu (23/9).

Langkah tersebut diambil di tengah realisasi PAD Pidie Jaya yang hingga 23 September baru mencapai Rp78,39 miliar atau 53,13 persen dari target Rp147,55 miliar.

Dengan capaian itu, Pemkab Pidie Jaya masih harus mengejar sekitar Rp69,16 miliar hingga akhir tahun.

“Setiap SKPK/OPD harus komitmen dengan target-target yang sudah direncanakan sebelumnya. Harus punya strategi bagaimana mengejar target di sisa waktu yang ada,” tegas Sibral.

Menurutnya, reward diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada OPD yang mampu meningkatkan PAD hingga mencapai atau melampaui target. Ia ingin capaian tersebut menjadi bagian dari budaya kerja yang produktif, disiplin dan bertanggung jawab.

Sebaliknya, target yang tidak tercapai akan menjadi bahan evaluasi kinerja, termasuk konsekuensi terhadap TPP.

Sibral juga meminta OPD tidak sekadar menjadikan kondisi lapangan sebagai alasan ketika target penerimaan belum tercapai. Jika target yang ditetapkan dinilai tidak lagi relevan, OPD diminta menyusun telaahan dan kajian berdasarkan riset, kemampuan anggaran serta dinamika pasar.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya H. Teuku Muslem mengatakan, dari 12 SKPK/OPD yang dibebani target PAD, baru empat instansi yang realisasinya telah melampaui 50 persen.

Instnsi yang dipimpinnya, BPKK mencatat realisasi 78,81 persen, Badan Baitul Mal (BMK) 69,85 persen, Dinas Perhubungan 68,78 persen, serta Dinas Pertanian dan Pangan 57,18 persen.

Empat OPD lainnya berada pada kisaran 40–50 persen, yakni Dinas Pekerjaan Umum 48,22 persen, BLUD RSUD Pidie Jaya 47,69 persen, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 41,51 persen, serta Dinas Kesehatan 40,73 persen.

Sedangkan empat OPD masih mencatat realisasi di bawah 40 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan 37,88 persen, Dinas Lingkungan Hidup 37,34 persen, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 32,27 persen, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan 30,53 persen.

Teuku Muslem mengatakan target PAD Rp147,55 miliar telah diperhitungkan dalam kebutuhan APBK. Karena itu, tidak tercapainya target penerimaan dapat berdampak pada sejumlah item belanja yang berpotensi mengalami penundaan pembayaran.

BPKK bersama SKPK/OPD penghasil PAD, kata dia, akan menyusun langkah teknis untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.

Sejumlah kepala SKPK/OPD yang realisasi PAD-nya masih rendah mengakui adanya kendala dalam pencapaian penerimaan, termasuk dampak musibah banjir.

Namun, mereka menyatakan tetap berkomitmen mengejar target yang telah dibebankan hingga akhir tahun. (*)