LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyatakan komitmennya memastikan bantuan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor benar-benar tepat sasaran melalui pelaksanaan uji publik data rumah rusak. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kesalahan penetapan penerima bantuan sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh warga terdampak bencana.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME saat memimpin rapat penyampaian informasi uji publik hasil verifikasi rumah rusak di Posko Media Center Tanggap Darurat Gedung MTQ, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda, instansi terkait, serta awak media.

Bupati menekankan bahwa uji publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, keakuratan data menjadi fondasi utama keberhasilan program pemulihan, terutama dalam penentuan warga yang berhak menerima huntara karena rumahnya mengalami rusak berat dan tidak layak huni.

“Melalui uji publik ini, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan media untuk memberikan masukan, klarifikasi, maupun sanggahan. Data yang valid dan disepakati bersama akan menjadi dasar kebijakan agar tidak ada warga terdampak yang terlewat atau dirugikan,” ujar Sibral Malasyi.

Ia juga menilai keterlibatan media, masyarakat gampong, serta unsur TNI-Polri penting sebagai bagian dari pengawasan publik. Dengan proses yang terbuka dan partisipatif, Bupati berharap penanganan pascabencana di Pidie Jaya dapat berjalan lebih tertib, cepat, dan berkeadilan, sekaligus memastikan pemerintah daerah terus hadir dan bertanggung jawab kepada masyarakat. (**)