LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Mantan Ketua Tim Pemenangan Kepemudaan Kecamatan Bandar Baru, Jailani yang akrab disapa Bos Jey, menanggapi dinamika terkait pernyataan pimpinan daerah mengenai keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jumat Malam (25/9). 

Jailani mengatakan, setiap pandangan yang berkembang merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan pemerintahan yang perlu dihormati. Menurutnya, perbedaan pandangan sebaiknya disikapi secara proporsional agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, ketika Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun Pidie Jaya yang lebih kuat, bersyariat, maju dan berkelanjutan dalam rapat paripurna KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026, semangat tersebut dimaknai sebagai kebersamaan seluruh elemen.

“Yang dimaksud kebersamaan adalah bersama seluruh rakyat Pidie Jaya, DPRK, ulama, para keuchik, pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan. Jadi bukan semata-mata kebersamaan antara dua unsur pimpinan daerah,” ujar Jailani.

Terkait mekanisme pemerintahan, Jailani berpandangan bahwa masing-masing unsur memiliki tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembahasan teknis KUA-PPAS, prioritas anggaran, maupun penanganan kebutuhan pemulihan pasca bencana, prosesnya melibatkan perangkat daerah, Sekda selaku Ketua TAPD, serta mekanisme pembahasan bersama DPRK.

Menurutnya, perbedaan ruang tugas dan kewenangan dalam proses pemerintahan tidak semestinya dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, hal tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari sistem kerja pemerintahan yang telah diatur, sehingga setiap unsur dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal.

“Pidie Jaya saat ini masih menghadapi proses pemulihan pasca banjir. Infrastruktur yang rusak, rumah warga yang terdampak dan saluran air yang perlu ditangani membutuhkan respons yang cepat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat bekerja bersama agar kepentingan masyarakat menjadi prioritas,” katanya.

Menurut Jailani, Bupati Sibral Malasyi selalu membuka ruang komunikasi dan kritik yang konstruktif. Ia berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat menjaga komunikasi, mengedepankan kepentingan publik, serta menghindari perbedaan pandangan berkembang menjadi persoalan yang mengganggu pelayanan dan pembangunan.

“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan Pidie Jaya terus bergerak maju dan masyarakat mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (**)