LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pidie Jaya menjadi perhatian publik. Kondisi ini dinilai tidak lagi sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi menghambat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Hingga menjelang akhir Maret 2026, mutasi maupun pengisian jabatan definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum juga dilakukan. Padahal, pemerintahan baru hasil Pilkada 2024 Yang dinahkodai H. Sibral Malasyi. MA, S.Sos., ME telah berjalan setahun lebih.

Akibatnya, banyak posisi strategis di OPD masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt.) dan pelaksana harian (Plh.), bahkan sebagian telah menjabat cukup lama. Situasi ini memunculkan kesan penataan birokrasi berjalan lambat, sementara kebutuhan kepemimpinan yang kuat di setiap OPD semakin mendesak.

Berdasarkan data di lingkungan Pemkab Pidie Jaya, dari total 35 jabatan eselon II di luar Sekretaris Daerah, sebanyak 12 posisi hingga kini masih kosong. Kekosongan juga terjadi pada sejumlah jabatan eselon III setingkat sekretaris dinas/badan maupun kepala bidang.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah daerah memberi ruang bagi sumber daya manusia (SDM) muda yang kreatif dan inovatif untuk mengisi posisi strategis tersebut. Jika kekosongan ini terus berlanjut, roda birokrasi dikhawatirkan berjalan tidak maksimal.

Kemudian dalam tahun 2026 ini, jumlah jabatan kosong juga diperkirakan bertambah karena tiga kepala dinas aktif akan memasuki masa pensiun, yakni di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanahan, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Padahal baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Panitia Seleksi telah melaksanakan uji kompetensi terhadap 22 pejabat eselon II aktif dengan melibatkan akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Uji kompetensi tersebut menjadi langkah awal untuk menilai kemampuan, kinerja, dan integritas pejabat yang akan mengisi posisi strategis.

Dikonfirmasi liputangampongnews.id, Jumat (13/3), Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, mengatakan pemerintah daerah menanggapi serius sorotan publik terkait kekosongan jabatan tersebut.

Menurutnya, hasil uji kompetensi akan menjadi dasar bagi dirinya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan tindak lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI).

“Setelah mendapat persetujuan Kemendagri, kami akan segera melakukan mutasi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi (eselon II). Dari 12 jabatan yang kosong saat ini bisa saja terisi, dan kemungkinan muncul kekosongan baru di SKPK lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah daerah juga akan segera mungkin membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi posisi yang masih kosong.

Bupati Sibral menegaskan proses pengisian jabatan akan dilakukan secara transparan dengan mengedepankan sistem merit berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta rekam jejak kinerja.

“Tidak ada anak tiri atau anak kandung dalam pengisian jabatan kosong maupun dalam proses seleksi nantinya. Semua memiliki kesempatan yang sama sesuai kemampuan dan integritasnya. Untuk Plt. jabatan kepala OPD juga akan dilakukan pergantian demi penyegaran.” Tegasnya. (*)